Poin Penting
  • Kejari Garut memulihkan kerugian negara senilai Rp1,5 miliar lebih dalam perkara korupsi BPR Intan Jabar
  • Legislator DPRD Jabar Aten Munajat mendesak pembenahan menyeluruh tata kelola BUMD
  • Tiga langkah utama diusulkan meliputi evaluasi tata kelola, transparansi pengelolaan, serta perlindungan nasabah

WartaPurwakarta - Upaya Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Garut mengembalikan kerugian keuangan negara senilai lebih dari Rp1,5 miliar dalam perkara korupsi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Intan Jabar (BIJ) mendapat respons positif dari kalangan legislatif Jawa Barat.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Aten Munajat, menyatakan dukungannya terhadap capaian tersebut saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon di Garut, Sabtu.

"Saya mengapresiasi Kejaksaan Negeri Garut atas pemulihan kerugian negara lebih dari Rp1,5 miliar dalam kasus BPR Intan Jabar," kata Aten Munajat.

Menurut politikus yang mewakili Daerah Pemilihan Kabupaten Garut itu, keberhasilan pengembalian uang negara ini seharusnya dijadikan titik tolak untuk merombak secara komprehensif sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat. Berbagai aspek krusial perlu dibenahi, mulai dari penguatan mekanisme tata kelola hingga jaminan perlindungan bagi para nasabah.

"Kasus ini harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh BUMD Jawa Barat," kata Aten.

Legislator tersebut memerinci tiga langkah pokok yang menurutnya mendesak untuk diterapkan. Pertama, evaluasi tata kelola perusahaan guna memperkuat sistem pengawasan serta manajemen risiko sehingga permasalahan serupa tidak terulang.

Langkah kedua, lanjutnya, adalah mendorong keterbukaan dan profesionalisme dalam operasional perusahaan, termasuk dalam mekanisme pengisian jabatan di lingkungan BUMD yang harus berlandaskan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas.

"Ketiga perlindungan nasabah untuk menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya pelaku UMKM," katanya.

Aten menegaskan komitmennya selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh BUMD agar pengelolaannya sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Ia berharap setiap BUMD mampu beroperasi secara bersih, sehat, dan profesional sehingga kehadirannya benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.

"BUMD harus menjadi aset pembangunan, bukan sumber persoalan," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menjadikan terungkapnya kasus korupsi PT BPR Intan Jabar periode 2018 hingga 2021 oleh Kejari Garut sebagai momentum strategis untuk memperkokoh penegakan hukum sekaligus membenahi pengelolaan BUMD secara transparan dan akuntabel. Kejari Garut tercatat berhasil menyelamatkan dan mengembalikan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1,5 miliar dari penanganan perkara tindak pidana korupsi di badan usaha tersebut.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat