- Kejari Subang menetapkan Kades Parigimulya berinisial A.S. sebagai tersangka
- A.S. diduga meminta Rp800 per meter persegi dalam proses pelepasan hak atas tanah PT KITS
- Tersangka ditahan 20 hari dan dititipkan di Lapas Kelas IIA Subang
WartaPurwakarta - Kejaksaan Negeri Subang menetapkan Kepala Desa Parigimulya berinisial A.S. sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi yang berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Desa untuk PT Kawasan Industri Terpadu Subang atau PT KITS.
Penetapan status hukum tersebut diumumkan Kejari Subang pada Rabu (16/9/2026). Perkara ini berhubungan dengan penerbitan Surat Keterangan Desa serta penandatanganan dokumen sebagai saksi dalam proses pelepasan hak atas tanah di Desa Parigimulya, Kecamatan Cipungara, Kabupaten Subang, pada periode 2019 hingga 2025.
Kepala Kejari Subang, Dr. Noordien Kusumanegara, S.H., M.H., menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menjalankan rangkaian pemeriksaan dan mengantongi alat bukti.
Pada hari yang sama, penyidik turut memeriksa A.S. yang menjabat sebagai Kepala Desa Parigimulya sejak 2019 hingga saat ini.
“Setelah melalui serangkaian penyidikan dan beberapa alat bukti yang sudah didapatkan, Tim Penyidik telah menetapkan Sdr A.S. selaku Kepala Desa Parigimulya periode 2019 sampai 2026 sebagai tersangka,” demikian keterangan Kejari Subang.
Dalam penyidikan perkara itu, Kejari Subang menduga A.S. meminta pembayaran sebesar Rp800 per meter persegi atas setiap bidang tanah yang hendak dibeli PT KITS.
Permintaan uang tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan Surat Keterangan Desa dan tanda tangan A.S. sebagai saksi dalam pelepasan hak atas tanah di hadapan Notaris/PPAT.
Penyidik juga menemukan dugaan adanya tekanan dalam permintaan uang tersebut. A.S. diduga mengancam tidak akan ikut menandatangani Surat Keterangan Desa maupun menjadi saksi di hadapan PPAT apabila uang yang diminta tidak dipenuhi.
Kejari Subang merujuk Surat Keterangan dari Notaris Urip Suripah, S.H. Nomor 12/Not-US/IV/2026 tanggal 7 April 2026, yang menyebut total tanah yang telah dibebaskan selama 2019 hingga 2025 mencapai 1.717.884 meter persegi.
Dari luasan tanah itu, penyidik menduga A.S. menerima uang senilai Rp1.374.307.200 sepanjang kurun 2019 hingga 2025.
Kejari Subang menyatakan uang tersebut diduga dipakai untuk kepentingan pribadi tersangka.
Dalam perkara ini, A.S. dijerat dengan Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Lampiran I angka 28 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
A.S. juga disangka melanggar Pasal 12 B jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Lampiran I angka 28 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Setelah berstatus tersangka, A.S. ditahan untuk 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan dengan menitipkan tersangka di Lapas Kelas IIA Subang.
Kejari Subang menyatakan penyidikan perkara ini tetap dilanjutkan secara profesional, transparan, berintegritas, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Kejari Subang, penanganan perkara tersebut juga terkait dengan upaya menjaga iklim investasi di Kabupaten Subang yang tengah berkembang.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat