Poin Penting
  • Ratusan nelayan di Muara Ciasem tidak melaut karena kekurangan solar bersubsidi
  • Pasokan solar terbatas, permintaan melebihi stok, Pertamina diminta tingkatkan kuota
  • SPBN di TPI KUD Mina Bahari belum beroperasi, menghambat akses bahan bakar

WartaPurwakarta - Ratusan kapal nelayan yang biasanya beroperasi di perairan Pantai Utara (Pantura) Muara Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat, kini terpaksa berlabuh sejak beberapa hari terakhir. Kendala muncul karena pasokan solar bersubsidi yang sangat terbatas, sehingga para pemilik kapal tidak dapat mengisi bahan bakar untuk melaut.

Kendala tersebut dirasakan di Desa Muara, Kecamatan Blanakan, di mana sejumlah perahu terlihat menganggur di dermaga. Salah satu nelayan setempat, Anwar, menyatakan bahwa dirinya dan rekan‑rekan telah menghentikan aktivitas melaut selama kurang lebih sepuluh hari karena sulit memperoleh solar. Ia menambahkan bahwa distribusi bahan bakar sangat terbatas, memaksa sebagian nelayan harus mengantri sambil membawa jeriken demi mendapatkan sisa stok yang masih tersedia.

Ketua Kelompok Penyelenggara Lapangan (KPL) Mina Bahari Muara Ciasem, Ade Kardi, mengonfirmasi bahwa permintaan BBM di wilayah tersebut jauh melebihi persediaan yang ada. Menurutnya, peningkatan kebutuhan bahan bakar seharusnya diimbangi dengan penambahan kuota solar bersubsidi dari Pertamina kepada penyalur di daerah Ciasem Hilir. “Kami berharap Pertamina dapat menambah kuota agar nelayan tidak lagi terhambat,” ujarnya.

Sementara itu, upaya memperbaiki akses bahan bakar melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di kawasan TPI KUD Mina Bahari masih terhambat. Pengurus KUD melaporkan bahwa proses perizinan kepada instansi terkait belum selesai, sehingga fasilitas tersebut belum dapat beroperasi. Keberadaan SPBN diharapkan dapat mempermudah distribusi solar bersubsidi, namun hingga kini nelayan tetap bergantung pada penyalur konvensional yang stoknya terbatas.

Keterbatasan pasokan solar tidak hanya menghalangi kegiatan melaut, tetapi juga berpotensi menurunkan pendapatan nelayan. Kapal yang tidak dapat berlayar berarti tidak ada hasil tangkapan yang dapat dijual di pasar lelang, sehingga pedagang ikan dan pelaku usaha perikanan lain di wilayah pesisir turut terdampak. Nelayan menuntut agar pemerintah daerah dan pihak terkait segera meninjau kembali mekanisme distribusi serta mempercepat operasional SPBN demi memulihkan aktivitas ekonomi perikanan di Subang.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat