- Kemenag Subang meningkatkan pemahaman ASN terkait program ketaspenan
- Sosialisasi digelar di Aula Kantor Kemenag Kabupaten Subang pada Selasa (15/9/2026)
- Kepala KUA dan kepala madrasah diminta ikut mengawal informasi hak kepegawaian ASN
WartaPurwakarta - Kementerian Agama Kabupaten Subang memperkuat layanan administrasi kepegawaian, terutama dalam pengurusan hak aparatur sipil negara (ASN) saat memasuki masa purnabakti. Langkah ini ditempuh melalui penguatan pemahaman serta koordinasi mengenai program ketaspenan agar persoalan administrasi dapat dicegah sejak awal.
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Subang, H. Yuto Nasikin, S.Ag., M.Pd.I., menyampaikan hal itu ketika membuka Sosialisasi Ketaspenan di Aula Kantor Kemenag Kabupaten Subang, Selasa (15/9/2026).
Yuto menjelaskan, pengetahuan yang memadai tentang ketaspenan menjadi unsur penting dalam penataan administrasi kepegawaian. Menurut dia, ASN perlu memperoleh kepastian mengenai hak-haknya setelah menyelesaikan masa tugas.
“Kemenag Kabupaten Subang berkomitmen penuh dalam mendukung pemenuhan hak-hak ASN secara tepat dan terukur. Pemahaman yang utuh terhadap program ketaspenan menjadi instrumen penting dalam membenahi tata kelola kepegawaian agar seluruh aparatur memperoleh kepastian jaminan purnabakti tanpa hambatan administratif,” ujarnya.
Ia menilai, pemenuhan hak pegawai tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan tata kelola aparatur yang profesional. Karena itu, layanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kemenag Subang harus terus diperbaiki agar lebih terbuka, jelas, dan mudah diakses oleh pihak terkait.
“Pelayanan administratif kepada ASN harus diselenggarakan secara informatif, transparan, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Pola koordinasi yang jelas ini diperlukan agar para pimpinan satuan kerja di tingkat bawah, baik kepala madrasah maupun kepala KUA, dapat mengawal hak jajaran pegawainya secara akurat,” katanya.
Sosialisasi tersebut diikuti Kepala Subbagian Tata Usaha Rd. Hj. Finy Sulistiawati, S.E., M.A.P., para kepala seksi, penyelenggara, seluruh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, serta Kepala Madrasah se-Kabupaten Subang.
Dalam kesempatan itu, Yuto menyebut kepala KUA dan kepala madrasah memiliki posisi penting sebagai penghubung informasi bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan aparatur fungsional kepenghuluan di Kabupaten Subang. Informasi yang jelas mengenai hak kepegawaian dinilai dapat memberi rasa aman bagi aparatur dalam melaksanakan tugas.
“Sinergi informasi ini difungsikan untuk memitigasi kendala berkas purnatugas sejak dini. Ketika hak-hak dasar aparatur terkelola dengan tertib, maka energi birokrasi dapat sepenuhnya terpusat pada percepatan layanan publik bagi masyarakat,” tuturnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Yuto menambahkan, penguatan layanan internal serta kepastian hak aparatur selaras dengan peta jalan Asta Protas Kementerian Agama Berdampak, terutama pada pilar digitalisasi tata kelola dan reformasi manajemen sumber daya manusia aparatur.
Melalui kegiatan sosialisasi itu, Kemenag Subang menargetkan pemahaman dan koordinasi terkait ketaspenan semakin kuat. Dengan demikian, pengurusan administrasi hak ASN diharapkan berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel.
Kemenag Kabupaten Subang juga terus mendorong pengelolaan hak kepegawaian yang lebih baik sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan kerja berintegritas serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan umat.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat