- Sebanyak 23 sertifikat aset milik Pemkot Cimahi resmi diserahkan oleh Kementerian ATR BPN Kota Cimahi
- Dua relawan Pekerja Sosial Masyarakat menerima penghargaan umrah gratis usai menjuarai kompetisi tingkat Jawa Barat
- Wali Kota Cimahi Ngatiyana memimpin upacara Hari Pahlawan ke-81 dan mengingatkan amanat pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat
WartaPurwakarta - Sebanyak 23 dokumen legalitas aset milik Pemerintah Kota Cimahi diserahkan secara resmi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Cimahi. Penyerahan sertifikat tanah milik pemerintah daerah yang sebelumnya belum terdaftar tersebut dilangsungkan di Lapangan Apel Pemkot Cimahi, bertepatan dengan upacara peringatan Hari Pahlawan ke-81 pada Selasa (10/11/2026).
Pada momentum yang sama, pihak pemerintah kota turut melepas keberangkatan dua relawan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk menjalankan ibadah umrah cuma-cuma. Hadiah dari lembaga ITQAN Peduli itu diserahkan kepada keduanya setelah berhasil mencatatkan prestasi dalam ajang "The Best IPSM Competition 2026" yang mengusung tema "Bersama Bergerak, Bersama Berdampak".
Kompetisi tersebut digagas oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat bersama Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Jawa Barat guna mendongkrak kapasitas relawan sosial. Melalui program ini, para PSM diposisikan sebagai rekan strategis pemerintah yang berada di garis terdepan untuk menjembatani penuntasan berbagai persoalan sosial di lingkungan warga.
Bertindak sebagai inspektur upacara, Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan pentingnya mengejawantahkan nilai kepahlawanan melalui pengabdian tulus, aksi nyata, dan solidaritas sosial. Ia memandang pesan Menteri Sosial RI sangat selaras dengan komitmen jajarannya dalam memprioritaskan pelayanan publik, yang menjadi bentuk perjuangan masa kini tanpa perlu memanggul senjata.
“Bagi kita hari ini, perjuangan adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memastikan anak-anak memperoleh pendidikan, membuka kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memastikan tidak ada masyarakat yang merasa ditinggalkan. Sebab, kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan harus kita isi dengan kehidupan yang lebih layak, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat,” ujar Ngatiyana.
Ngatiyana memaparkan bahwa tema peringatan nasional tahun ini, yakni “Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, menjadi seruan agar spirit juang para pendahulu tidak berhenti sebagai catatan masa lalu, melainkan terus dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa.
Komitmen memikirkan masa depan rakyat di atas kepentingan pribadi tercermin nyata pada Pasal 31, 33, dan 34 UUD 1945.
“Pasal 31 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan tanpa terkecuali. Pasal 33 mengamanatkan agar kekayaan alam bangsa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara,” ungkapnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ngatiyana menambahkan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah memberikan instruksi untuk berakselerasi dalam merealisasikan mandat konstitusi tersebut melalui langkah perlindungan, jaminan sosial, kepedulian, dan rehabilitasi sosial bagi warga rentan. Wujud nyatanya antara lain ditempuh lewat pendirian Sekolah Rakyat agar seluruh anak bangsa mendapatkan hak belajar yang setara.
Menurut Ngatiyana, keberlanjutan pembangunan daerah mustahil terwujud bila hanya dibebankan kepada satu institusi, sebab pemerintah berperan merumuskan kebijakan dan menghadirkan layanan optimal sementara masyarakat turut menopang pelaksanaannya.
Sumber: Pojok Satu