- KASBI Subang mendesak Bupati segera mengesahkan SK Dewan Pengupahan demi kelancaran pembahasan UMK 2027
- Keterwakilan unsur Apindo dan dugaan perubahan draf anggota oleh Disnaker disinyalir menjadi penghambat legalitas lembaga
- Buruh mengancam akan melayangkan aduan ke Ombudsman atau menggugat melalui PTUN jika pengesahan terus berlarut-larut
WartaPurwakarta - Penerbitan surat keputusan pengesahan Dewan Pengupahan Kabupaten Subang yang belum kunjung disahkan memancing reaksi keras dari kelompok buruh. Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Subang menuntut Bupati Subang untuk lekas melegalkan struktur lembaga itu agar proses perumusan upah minimum kabupaten (UMK) 2027 tidak terganggu.
Menurut Sekretaris KASBI Subang, Rahmat Saputra, unjuk rasa yang digelar kelompoknya berhasil menyingkap kendala teknis yang sebelumnya tertutup dari pengetahuan para pekerja. Berdasarkan data yang diperoleh pihaknya, hambatan muncul lantaran adanya polemik terkait unsur keterwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada struktur keanggotaan dewan tersebut.
Rahmat mengungkapkan bahwa nama Gugih Susandi menjadi figur yang dipermasalahkan dalam aspek keterwakilan pengusaha tersebut. Kendati demikian, ia mengingatkan agar persoalan internal komposisi anggota tidak sampai mengorbankan hajat hidup buruh secara luas dalam proses penentuan upah.
"Walaupun itu atas nama perwakilan Apindo, dampaknya bagi kami juga besar. Karena itu, tadi kami meminta kepada Bupati dan Kepala Dinas agar SK segera ditandatangani," ujar Rahmat saat di wawancara, Selasa (3/11/2026).
Mepetnya batas waktu perumusan upah menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kalangan pekerja. Rahmat merujuk pada tenggat penetapan upah minimum provinsi (UMP) pada 25 November mendatang. Pembahasan di tingkat daerah dinilainya harus lekas bergulir supaya draf usulan UMK Subang 2027 selesai tepat waktu.
Ia menuturkan, belum adanya legalitas dewan pengupahan secara otomatis membuat seluruh tahapan kajian upah terhenti. "Kalau tidak ada lembaga Dewan Pengupahan, berarti tidak ada pembahasan. Kalau tidak ada pembahasan dan rekomendasi UMK dari Kabupaten Subang, proses penentuan upah bisa terganggu," katanya.
Informasi lain yang diperoleh serikat buruh menyebutkan bahwa kajian hukum mengenai struktur tersebut sebenarnya sudah tuntas dibahas. Namun, Rahmat menduga Dinas Tenaga Kerja melakukan perombakan terhadap draf daftar anggota yang dinilai menyimpang dari surat mandat tiap-tiap organisasi pengusung. Keterbukaan dari pemerintah daerah dan Disnaker dinilai penting untuk memperjelas dugaan perombakan draf tersebut.
KASBI menegaskan tetap menggelar aksi dan bertahan di tempat hingga surat keputusan tersebut resmi disahkan oleh bupati.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Pada kesempatan terpisah, Ketua KASBI Subang, Wira, menyatakan opsi jalur hukum sedang dikaji jika polemik penetapan legalitas dewan pengupahan ini terus dibiarkan berlarut-larut. Ia memandang pengesahan tersebut adalah kewajiban tata kelola administrasi pemerintahan yang wajib dipenuhi oleh kepala daerah agar hak-hak normatif pekerja tidak terabaikan.
Pihaknya kini menyiapkan pelaporan kepada pihak berwenang, mulai dari lembaga pengawas pelayanan publik hingga peradilan tata usaha negara.
"Kalau kebijakan publik tidak dijalankan sebagaimana mestinya, kami akan mempertimbangkan upaya hukum. Pertama melalui Ombudsman atau PTUN," ujarnya.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat