- Komisi I DPRD Jawa Barat mendorong percepatan peleburan OPD demi menekan belanja operasional birokrasi yang minim produktivitas
- Audit anggaran mendapati belanja penunjang Dispusipda Jabar mencapai Rp46 miliar lebih, berbanding terbalik dengan program pokok yang hanya Rp3 miliar
- Integrasi dinas dipastikan tanpa PHK dan aparatur sipil negara akan digeser ke instansi prioritas pembangunan daerah
WartaPurwakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat didesak segera menata ulang struktur Organisasi Perangkat Daerah guna menyusutkan pemborosan pos belanja operasional birokrasi yang kurang produktif. Langkah perampingan kelembagaan ini dinilai mendesak oleh Komisi I DPRD Jawa Barat agar alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selaras dengan fokus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025–2029 yang menitikberatkan pada pembangunan fisik.
Arah kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ini terkonsentrasi pada penguatan fasilitas umum melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, menilai pergeseran prioritas tersebut otomatis mempersempit porsi anggaran untuk instansi di luar bidang fisik.
"Kondisi ini tentunya akan berdampak pada minimnya alokasi kegiatan pada sejumlah instansi non-fisik. Kita ambil contoh adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) Jawa Barat," ucapnya.
Ketimpangan distribusi keuangan terlihat jelas dari hasil audit anggaran pada Dispusipda Jawa Barat. Instansi tersebut tercatat hanya mengantongi dana sekitar Rp3 miliar untuk mengeksekusi program pokok, sedangkan alokasi kebutuhan penunjang seperti perawatan sarana prasarana serta gaji aparatur justru menyedot anggaran lebih dari Rp46 miliar.
"Tentunya tidak cocok antara belanja penunjang dengan belanja pokok program. Menurut saya, banyak sumber daya manusia yang hanya menjalankan tugas rutin tanpa kinerja maksimal karena programnya kecil,” kata Rafael, Selasa, 27 Oktober 2026.
Melihat kondisi tersebut, Rafael menyarankan agar penggabungan instansi diarahkan pada dinas-dinas yang berada dalam rumpun tugas sejenis.
"Misalnya Dispusipda digabung ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat," ucapnya.
Peleburan satuan kerja perangkat daerah ini membutuhkan landasan hukum berupa revisi Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang harus lekas disiapkan pihak eksekutif.
"Waktunya kapan, tergantung Pak Gubernur. Tinggal ajukan perubahannya ke DPRD secepatnya. Wacana ini sudah beberapa kali mengemuka dalam rapat kerja komisi bersama mitra," katanya.
Terkait kekhawatiran nasib para pegawai negeri di dinas-dinas yang berpotensi dilebur, Rafael menegaskan bahwa restrukturisasi kelembagaan tidak akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Kami menjamin skema integrasi kelembagaan ini tidak akan menimbulkan pemutusan hubungan kerja terhadap ASN. Semua personel dari dinas yang dirampingkan (seperti Dispusipda, BP2D, Disdukcapil, dan Dispora), akan dialihkan melalui mekanisme mutasi ke OPD yang menjadi prioritas pembangunan daerah."
Menurutnya, penataan ulang aparatur dapat dimaksimalkan untuk memperkuat dinas-dinas yang menjadi tulang punggung agenda kerja kepala daerah.
"Sumber daya pegawai bisa dipindahkan ke dinas-dinas yang menjadi fokus Pak Gubernur. Jumlah ASN tidak akan berkurang, hanya skema mutasi kerja,” kata Rafael.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat