Poin Penting
  • Komisi II DPR mengapresiasi sinkronisasi data kependudukan Pemkot Bogor dengan kondisi faktual di lapangan
  • Verifikasi data Kemendagri berhasil membongkar kasus salah sasaran bansos akibat pencatutan nama warga oleh pemberi kerja
  • Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim memaparkan capaian Zona Integritas sekaligus kendala pemutakhiran data warga

WartaPurwakarta - Inisiatif Pemerintah Kota Bogor dalam menyelaraskan basis data administrasi kependudukan dengan kenyataan faktual di lapangan menuai respons positif dari kalangan parlemen. Skema verifikasi faktual ini dinilai strategis dalam memastikan setiap program bantuan maupun fasilitas publik dinikmati oleh warga yang benar-benar berhak.

Apresiasi tersebut diutarakan langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, di sela agenda kunjungan kerja spesifik di Balai Kota Bogor, Jumat (13/11/2026).

“Saya melihat yang terjadi di Kota Bogor ini dari data yang ada, ternyata aspek pelayanan publik di Kota Bogor itu jauh melampaui dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain, terindikasi baik,” ujarnya.

Menurut Agun, pencocokan data yang digarap Pemkot Bogor memudahkan birokrasi mendeteksi titik lemah layanan kependudukan secara cepat, sekaligus menjadi acuan akurat untuk segera mengeksekusi langkah pembenahan.

“Contoh, bagaimana pelayanan kependudukan ini bisa menjadi baik, membuat rumusan orang yang punya hak harus diberikan haknya, orang yang disabilitas harus diberikan haknya, semua melalui perbaikan data (disamakan dengan kondisi real). Memang saya bilang good,” ujarnya.

Salah satu temuan krusial dari pemadanan data tersebut adalah tersingkapnya anomali status ekonomi warga. Agun menyoroti adanya oknum pelaku usaha yang mencatut identitas pegawainya untuk keperluan administrasi kepemilikan STNK dan BPKB kendaraan bermotor. Akibatnya, pekerja dari kalangan prasejahtera tersebut secara sistematis masuk kategori kelompok mampu dan kehilangan hak menerima bantuan sosial.

“Nah, mau tidak mau, ini yang menurut hemat kami menjadikan Kota Bogor itu seperti yang sudah dipaparkan, menjadi kota yang memang dari aspek pelayanan publiknya juga baik,” katanya.

Ia pun menilai terobosan tata kelola berbasis data ini layak diadopsi oleh pemerintah daerah lain di Indonesia demi mendongkrak perputaran ekonomi sekaligus menaikkan mutu pelayanan aparatur.

“Sehingga saya sampaikan tadi ini (apa yang dilakukan Pemkot Bogor) harus didorong menjadi contoh bahwa tata kelola pemerintahan by data itu sesungguhnya potensi yang menjadikan pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan, pelayanan publik bisa dikoreksi, diperbaiki untuk yang lebih baik. Semua by data,” ungkapnya.

Pemutakhiran ini dapat berjalan setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor secara resmi mengajukan dan memperoleh hak akses data agregat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), institusi yang memegang otoritas penuh data kependudukan nasional. Data rujukan tersebut kemudian dicocokkan kembali dengan kondisi nyata setiap keluarga di wilayah Kota Bogor.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim membeberkan perkembangan mutu birokrasi di wilayahnya, termasuk komitmen mendorong instansi pelayanan publik mengantongi predikat Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Meski demikian, ia mengakui proses sinkronisasi ini masih menghadapi tantangan teknis.

“Jadi kami laporkan. Namun demikian kami juga menyampaikan kendala-kendalanya. Kendala-kendala yang utama adalah data kependudukan yang saat ini mungkin harus lebih dikuatkan lagi, baik dari sisi updating maupun,” tutur Dedie.

Sumber: Bogor Daily - Jawa Barat