- Komisi II DPRD Jabar mendorong pemanfaatan potensi hutan untuk menekan angka kemiskinan
- Ketua Komisi II Bambang Mujiarto menyambangi Balai Perhutanan Sosial Bogor pada Selasa (23/09/2026)
- Pemprov Jawa Barat diminta aktif memberi stimulus dan pelatihan sumber daya manusia kepada petani hutan
WartaPurwakarta - Pemanfaatan kawasan hutan yang membentang luas di Jawa Barat dinilai perlu dimaksimalkan oleh pemerintah daerah guna menekan angka kemiskinan dan mendongkrak kesejahteraan warga setempat.
Penegasan tersebut diutarakan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto kala melangsungkan kunjungan kerja di Balai Perhutanan Sosial Bogor, Selasa (23/09/2026).
Pertemuan tersebut difokuskan untuk menghimpun data komprehensif seputar pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar zona hutan. Selain itu, Komisi II juga menelusuri ragam persoalan serta kendala lapangan yang dialami kelompok pengelola program Perhutanan Sosial bentukan pemerintah pusat.
Bambang menggarisbawahi bahwa tata kelola kehutanan semestinya tidak semata-mata terpaku pada pemeliharaan ekosistem alam, melainkan wajib berdampak nyata terhadap produktivitas dan pendapatan kelompok tani hutan.
"Jawa Barat ini masih sangat luas untuk area kehutanan. Tentu ini menjadi satu potensi besar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengutamakan kembali bagaimana sektor kehutanan ini bisa berkontribusi dalam mengatasi persoalan kemiskinan," ujar Bambang.
Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat didorong untuk mengambil andil yang lebih konkret ketimbang sebatas menjalankan fungsi pengawasan formal. Bambang menuturkan, intervensi yang dibutuhkan mencakup suntikan stimulus maupun penguatan kapasitas warga.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Harapannya di Provinsi Jawa Barat ini ada ikut andil, bukan hanya sebatas pengawasan, tapi bagaimana Pemprov Jawa Barat memberikan stimulus bagi para petani kehutanan, termasuk juga edukasinya," katanya.
Menurut Bambang, kapabilitas sumber daya lokal yang memadai di Jawa Barat mesti dimanfaatkan secara optimal untuk menyelenggarakan berbagai program bimbingan teknis serta pelatihan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia diyakini menjadi kunci utama dalam mengerek produktivitas kelompok pengelola, yang nantinya bermuara pada peningkatan taraf hidup masyarakat di kawasan kehutanan.
Sumber: Pojok Satu