- Piutang pajak Bogor mencapai Rp644 miliar
- Komisi II DPRD minta fokus pada wajib pajak besar
- Bapenda sudah menagih Rp50 miliar hingga September 2026
WartaPurwakarta - Komisi II DPRD Kota Bogor mendesak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat untuk mempercepat proses penagihan piutang pajak yang diperkirakan mencapai sekitar Rp644 miliar. Dorongan itu disampaikan saat kunjungan komisi ke kantor Bapenda, dengan tujuan meningkatkan penerimaan daerah khususnya pada kuartal terakhir tahun anggaran 2026.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus, menegaskan bahwa Bapenda perlu memaksimalkan seluruh potensi pendapatan yang masih dapat ditagih. “Intinya, dalam hal ini kita tidak seperti anggapan masyarakat banyak, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi, dalam hal ini kita mengejar wajib pajak yang besar-besar,” ujarnya. Rifki menambahkan bahwa penagihan harus dilakukan secara terukur, menargetkan wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar serta tunggakan bernilai tinggi.
Sekretaris Komisi II, Mochamad Benninu Argoebie, menambahkan bahwa prioritas penagihan kini diarahkan pada pelaku usaha dengan tunggakan signifikan, bukan pada masyarakat kecil yang tengah berhadapan dengan tekanan ekonomi. “Bapenda tidak mengejar masyarakat yang memang hari ini kita tahu kondisi ekonominya sangat sulit. Malah karena itu, ada yang utang-utang besar sekitar Rp600 miliar dari penunggak-penunggak pajak yang melakukan kegiatan usaha. Ini sekarang menjadi konsentrasi utamanya,” jelas Benninu.
Kepala Bapenda Kota Bogor, Abdul Wahid, menginformasikan bahwa piutang lebih dari Rp600 miliar merupakan akumulasi kewajiban sejak 2013 hingga 2026. Hingga September 2026, Bapenda mengklaim berhasil menagih sekitar Rp50 miliar dari total piutang tersebut.
Salah satu langkah operasional yang dijalankan adalah penyisiran PBB-P2 di 68 kelurahan, yang dalam 20 hari menghasilkan penerimaan sekitar Rp10 miliar, atau rata-rata Rp400‑500 juta per hari. Bapenda juga melibatkan perangkat wilayah—camat, lurah, kader, serta pengurus RT/RW dan LPM—untuk mengidentifikasi wajib pajak yang belum terdaftar.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Untuk menagih tunggakan besar, Bapenda bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Wahid menyebut ada minimal lima wajib pajak dengan nilai piutang signifikan, antara lain GNA (sekitar Rp20 miliar), PT Pangrango (sekitar Rp2,5 miliar), dan PT Panca Karya (sekitar Rp11 miliar). Kombinasi dengan dua wajib pajak lainnya memperkuat fokus penagihan pada sektor usaha yang menjadi sumber utama piutang.
Sumber: Bogor Daily - Jawa Barat