Poin Penting
  • BUMD Subang kontribusi PAD hanya 1,39%
  • Komisi II target kontribusi 5%
  • Pengembangan BUMD air minum dan BPR jadi fokus utama

WartaPurwakarta - Komisi II DPRD Kabupaten Subang menekankan perlunya perusahaan milik daerah (BUMD) untuk memperbesar sumbangsihnya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) serta memperluas dampak ekonomi bagi warga. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota komisi, Teguh, dalam sebuah diskusi yang disiarkan lewat kanal YouTube Pasundan Ekspres TV.

Menurut Teguh, Subang memiliki enam BUMD dengan pola kepemilikan beragam. Empat di antaranya dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten, yakni BPR Subang, Perumda Air Minum, PT Subang Energi Abadi, dan PT Subang Sejahtera. Dua perusahaan sisanya berstatus joint venture dengan kepemilikan saham bersama. Meskipun memiliki variasi usaha, total kontribusi BUMD terhadap PAD baru mencapai 1,39 persen.

“BUMD harus lebih fokus mengejar target PAD. Ke depan, kontribusinya diharapkan tidak hanya sekitar 1,39 persen, tetapi bisa meningkat hingga 5 persen,” tegas Teguh. Ia menambahkan bahwa peningkatan tersebut menjadi prioritas Komisi II demi memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan ialah Perumda Air Minum Subang. Teguh menjelaskan bahwa perluasan kapasitas operasional perusahaan dimaksudkan untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan sekaligus menambah pendapatan. Saat ini, jaringan air minum meliputi sekitar 16 persen wilayah kabupaten, sehingga ada ruang signifikan untuk penambahan jaringan serta peningkatan jumlah pelanggan.

Di sisi lain, BPR Subang dianggap strategis dalam memperkuat ekonomi lokal. Sebagai bank daerah, BPR diharapkan dapat memperluas layanan kredit, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penyediaan dana yang tepat sasaran diyakini dapat mendorong pertumbuhan usaha dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat Subang.

Komisi II juga menyinggung rencana revisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 yang mengatur pengembangan kapasitas BUMD. Revisi tersebut diharapkan memberi landasan hukum lebih kuat bagi perusahaan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kontribusi fiskal.

Dengan latar belakang percepatan investasi dan pembentukan kawasan industri di Subang, komisi menilai bahwa peran BUMD harus lebih proaktif dalam mendukung ekosistem bisnis serta menambah basis pendapatan daerah. Langkah-langkah konkret yang diusulkan mencakup optimalisasi layanan publik, peningkatan efisiensi operasional, dan penataan kembali struktur kepemilikan bila diperlukan.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat