- Komisi IV DPRD Jawa Barat memaparkan Ranperda Pemberdayaan Komunitas dalam Pengelolaan Sampah pada rapat paripurna
- Pendekatan penanganan sampah diusulkan beralih dari sistem kumpul-angkut-buang menuju desentralisasi di tingkat hulu berbasis warga
- Pandangan Gubernur Jabar terkait usulan regulasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada rapat paripurna 9 Oktober 2026
WartaPurwakarta - Komisi IV DPRD Jawa Barat memaparkan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Prakarsa mengenai Pemberdayaan Komunitas dalam Pengelolaan Sampah melalui rapat paripurna di Kota Bandung, Selasa, 6 Oktober 2026.
Tahapan pemaparan ini digelar setelah usulan inisiatif dewan tersebut disahkan dalam forum paripurna internal sebelumnya.
“Penyampaian penjelasan Komisi IV DPRD Jawa Barat sebagai pengusul Ranperda tersebut sebagai tindak lanjut rapat paripurna internal DPRD Jawa Barat sebelumnya, pada 30 September 2026. Dalam hal ini DPRD Jawa Barat telah menyetujui usulan tersebut. Oleh karena itu sebagai pengusul harus memberikan penjelasan terkait Ranperda dimaksud,” jelas Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara, Kota Bandung.
Mengacu pada agenda kedewanan, tanggapan Gubernur Jawa Barat atas rancangan aturan usulan legislatif tersebut dijadwalkan bergulir dalam rapat paripurna berikutnya pada 9 Oktober 2026.
Saat membacakan substansi rancangan, Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Fikri Hudi Oktiarwan menegaskan bahwa persoalan sampah di wilayah Jabar kian pelik akibat lonjakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, serta perubahan pola konsumsi warga.
Dampak dari penumpukan sampah yang melampaui daya tampung sarana pengolahan telah memicu kerusakan lingkungan hidup, mengancam kesehatan masyarakat, dan menurunkan mutu kehidupan secara umum.
“Sayangnya selama ini, pendekatan pengelolaan sampah cenderung bersifat terpusat (end-of-pipe) yang menitikberatkan pada pembuangan akhir. Metode ini terbukti tidak efektif karena memiliki keterbatasan inheren terkait kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), kendala implementasi sanitary landfill, risiko pembentukan gas metana, hingga pencemaran air lindi (leachate) terhadap sumber air penduduk,” jelas Fikri Hudi Oktiarwan.
Mengacu pada situasi tersebut, dewan menilai peralihan tata kelola secara desentralisasi sangat mendesak dilakukan dengan cara memangkas produksi sampah sejak dari hulu, mulai dari lingkungan permukiman, pasar tradisional, kawasan perkantoran, area kampus, hingga sentra bisnis komersial.
Pelibatan warga dinilai sebagai terobosan jitu yang memposisikan masyarakat sebagai penggerak inti dalam siklus memilah, mengurangi, mendaur ulang, dan memproses sampah. Skema desentralisasi ini diperkirakan sanggup mendongkrak efektivitas penanganan sampah, meringankan beban TPA, sekaligus membuka peluang ekonomi sirkular bagi masyarakat sekitar.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Kultur gotong royong warga Jawa Barat juga dipandang sebagai fondasi sosial yang mumpuni untuk memperkuat peran bank sampah, kelompok swadaya, hingga koperasi berwawasan lingkungan.
“Meskipun regulasi pengelolaan sampah di tingkat pusat dan daerah telah tersedia, namun belum terdapat aturan yang secara spesifik memfokuskan pada pemberdayaan komunitas sebagai instrumen utama penurunan volume sampah di tingkat provinsi,” katanya.
Kehadiran payung hukum setingkat peraturan daerah ini dinilai mendesak sebagai landasan legalitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merancang kebijakan terstruktur, menyiapkan dukungan anggaran, dan memfasilitasi gerakan masyarakat secara berkesinambungan.
Sumber: Pojok Satu