- DPRD Jabar memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan tanpa terkendala biaya
- Mekanisme Jamkesda, SKTM, dan pengajuan klaim perlu diperjelas
- Komisi V meninjau perluasan akses kesehatan di rumah sakit jejaring pengampuan KJSU KIA
WartaPurwakarta - Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap dapat diakses tanpa hambatan pembiayaan di rumah sakit yang berada di wilayah Jawa Barat.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, dr Encep Sugiana, menyampaikan hal itu di Purawakarta, Rabu. Ia mengatakan langkah tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Barat yang meminta rumah sakit memberikan layanan kepada seluruh kelompok masyarakat.
Menurut Encep, DPRD Jabar akan memastikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota, serta rumah sakit dijalankan sesuai ketentuan.
“Kami akan menindaklanjuti pertemuan antara pemerintah provinsi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota dan para direktur rumah sakit, bagaimana tindak lanjut dari kesepakatan dan perjanjian kerja sama yang sudah dibuat," katanya.
Ia menilai pelayanan kesehatan harus ditempatkan sebagai prioritas agar warga yang membutuhkan penanganan medis mendapatkan perawatan secara optimal. RSUD Bayu Asih disebut telah memberikan layanan kepada pasien, termasuk mereka yang mengalami kendala dalam memenuhi biaya perawatan.
Encep mengatakan persoalan pembiayaan masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Karena itu, diperlukan prosedur yang tegas untuk membantu pasien yang belum mampu membayar biaya pengobatan.
Bantuan tersebut dapat ditempuh melalui skema jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), sesuai ketentuan yang berlaku. Kejelasan mengenai pembiayaan dan pengajuan klaim dinilai penting agar rumah sakit dapat terus melayani pasien.
"Rumah sakit memiliki kepastian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kami berharap kerja sama antara pemerintah dan rumah sakit tidak hanya menjadi kesepakatan administratif, tetapi diwujudkan melalui pelayanan yang mudah diakses, responsif, dan berpihak pada masyarakat," katanya.
Ia menjelaskan, keberhasilan perlindungan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas medis. Sistem tersebut juga harus mampu memastikan pasien memperoleh penanganan yang sesuai tanpa menghadapi hambatan berkepanjangan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Harapannya dengan adanya perjanjian kerja sama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan rumah sakit, seluruh layanan kesehatan dapat semakin baik dan memuaskan masyarakat, jangan sampai ada pasien yang tidak mendapatkan perawatan dengan baik,” tegasnya.
Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan rumah sakit, terutama terkait pembagian tanggung jawab pembiayaan serta kesinambungan pelayanan kepada masyarakat.
Kunjungan kerja itu dilakukan untuk mengumpulkan informasi sekaligus memastikan pelaksanaan perluasan akses layanan kesehatan dan sistem perlindungan kesehatan masyarakat. Fokusnya mencakup rumah sakit jejaring pengampuan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, serta Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU KIA).
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat