Poin Penting
  • 509 PPPK Paruh Waktu kontraknya diperpanjang
  • Kebijakan pusat tentang perubahan status PPPK masih belum pasti
  • Gaji tetap dibayarkan sampai Desember 2026

WartaPurwakarta - Sebanyak 3.509 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu, yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan (tendik) di Kabupaten Karawang, akan melanjutkan kontraknya. Keputusan perpanjangan diambil oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karawang sementara pemerintah pusat belum mengeluarkan kepastian mengenai rencana mengubah status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karawang, Joean Himawan, menyatakan bahwa dari total sekitar 3.600 PPPK paruh waktu, 3.509 orang mendapatkan perpanjangan. Sisa 41 orang tidak diperpanjang karena beberapa alasan, antara lain meninggal dunia, memasuki masa pensiun, tidak aktif menjalankan tugas, atau berdasarkan laporan kepala sekolah. “Untuk pemerintah daerah sampai dengan saat ini kita masih fokus perpanjangan kontrak untuk seluruh PPPK Paruh Waktu,” ujar Joean.

Perpanjangan kontrak bersifat sementara dan menjadi langkah penangguhan sambil menunggu arahan kebijakan pusat. Pada tahun 2027 pemerintah pusat berencana mengangkat PPPK paruh waktu guru menjadi PPPK penuh waktu, namun belum ada penetapan resmi. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan tenaga kependidikan mengenai masa depan status mereka. “Isu ini berawal dari isu kebijakan pusat mengenai pengangkatan PPPK Paruh Waktu guru menjadi PPPK penuh waktu. Akhirnya tenaga kependidikan merasa belum dibawa untuk menjadi PPPK penuh waktu,” tambah Joean.

Menurutnya, perubahan status tersebut berada di ranah kebijakan pusat sehingga pemerintah Kabupaten Karawang tidak dapat memutuskan sendiri. Sementara itu, aliansi PPPK tendik dan PPPK teknis telah mengadakan audiensi dengan DPR RI untuk menyampaikan masalah yang dihadapi. “Mereka sudah melakukan audiensi dengan DPR RI. Katanya akan ada laporan resmi kepada kita terkait hasil audiensi itu. Kita menunggu nanti seperti apa kebijakan pemerintah pusat,” jelasnya.

Selama masa penantian, pemerintah daerah memastikan pembayaran gaji PPPK paruh waktu tetap berjalan hingga Desember 2026. Jika pada Januari 2027 belum ada kebijakan baru dari pusat, Kabupaten Karawang akan melanjutkan pembayaran gaji. “Sampai dengan Desember masih kita yang melakukan penggajian. Kalau dari pusat belum ada kebijakan, Januari kita masih lanjutkan menggaji,” tutup Joean.

Sumber: Radar Karawang - Feed Utama