- KPK memeriksa lima saksi dalam perkara dugaan korupsi di Pemkab Bogor
- Kasus mencakup dugaan pemotongan upah pungut atau insentif pajak serta pengadaan barang dan jasa
- KPK belum menetapkan tersangka karena penyidikan masih memakai sprindik umum
WartaPurwakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Mereka dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan dugaan pemotongan upah pungut atau insentif pajak dan perkara pengadaan barang dan jasa.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, pemeriksaan terhadap para saksi berlangsung di Gedung Merah Putih KPK. Pemeriksaan itu dilakukan pada Selasa siang, 20 Oktober 2026.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi kepada wartawan di Jakarta.
Kelima saksi tersebut adalah Muhammad Nawawi, Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappeda) Pemkab Bogor tahun 2025. Selain itu, KPK memeriksa Sesilia Windy Gloriana dan Windyastia Destiyan yang tercatat sebagai staf Bappenda Pemkab Bogor.
Dua saksi lainnya ialah Indri Noviyanti dan Endang Sukmajadi. Keduanya disebut sebagai karyawan Koperasi atau pegawai DPKBD Pemkab Bogor.
KPK menaikkan penanganan dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor ke tahap penyidikan setelah gelar perkara pada Kamis malam, 20 Agustus 2026.
Penyidikan tidak hanya berkaitan dengan dugaan pemotongan upah pungut di Bappenda. Lembaga antirasuah itu juga menelusuri dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Pemkab Bogor, termasuk pengadaan smartboard atau Interactive Flat Panel (IFP).
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah sejumlah kantor Pemkab Bogor. Dari kegiatan tersebut, penyidik mengamankan berbagai dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi.
Sampai saat ini, KPK belum menyampaikan identitas tersangka. Penyidikan perkara tersebut masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Sumber: RMOL