Poin Penting
  • Perbup Bogor No 4/2025 menjadi dasar pengesahan site plan Summarecon
  • Kantor hukum Martinus Siki minta pembatalan izin dan blokir 12 sertifikat tanah seluas 65 ha
  • KPK memeriksa dua pegawai Kantah Bogor atas dugaan suap terkait pembukaan blokir HGB

WartaPurwakarta - Kantor Hukum Martinus Siki, S.H., M.H., dan Rekan mengajukan surat permohonan pembatalan izin site plan milik PT Summarecon Bogor (PT KJPA) pada tahun 2025. Surat bernomor 115/MS/PP/SITEPLAN/IX/2026 menuntut pencabutan izin serta pemblokiran dua belas sertifikat tanah seluas kira-kira 65 hektar melalui kantor pertanahan atau ATR/BPN. Sertifikat‑sertifikat tersebut juga diklaim oleh Summarecon dan terkait dengan warisan Nico Mamesah.

Pengesahan dokumen perencanaan, termasuk master plan, site plan, dan gambar situasi, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Bogor Nomor 4 Tahun 2025. Pada tahun 2025, Bupati Bogor Rudy Susmanto menandatangani persetujuan tersebut melalui mekanisme yang diatur Perbup, sehingga proses penerbitan site plan Summarecon berjalan lancar. Pada tahun 2026, otoritas pengesahan kembali dialihkan ke dinas terkait.

Menanggapi permohonan pembatalan, Mukhsin Nasir dari lembaga Mata Hukum menilai bahwa belum ada bukti hukum yang cukup untuk menyatakan sengketa tanah sebagai fakta yang terkonfirmasi. “Untuk memastikan kronologi tersebut, diperlukan pemeriksaan terhadap salinan surat permohonan, bukti penerimaan oleh pemerintah daerah, dokumen pengajuan izin, serta catatan resmi mengenai status hukum 12 sertifikat yang dimaksud. Hingga dokumen pendukung dan konfirmasi dari pihak terkait diperoleh, klaim mengenai status sengketa tanah tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum yang telah terbukti,” ujarnya dalam keterangan kepada redaksi pada Jumat malam, 9 Oktober 2026. Ia menambahkan, “Apalagi kalau serta-merta langsung ditandatangani Bupati tanpa ada konfirmasi, bisa ada konsekuensi hukum lanjutan.”

Informasi tentang potensi penyimpangan perizinan tersebut telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan respons singkat, “Terima kasih atas informasinya, mas,” saat dihubungi wartawan.

Selain penyelidikan atas permohonan pembatalan, KPK juga menindaklanjuti dua pegawai Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor yang diduga menerima suap dalam proses pembukaan blokir Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Summarecon Tbk. Pegawai yang diperiksa adalah Rizka Apriyani, staf Kantah Bogor, dan Oma, koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal, serta Hubungan Kelembagaan. Penyidik menelusuri permintaan uang yang konon berasal dari Kepala Kantah Bogor serta menahan sejumlah uang tunai yang diduga merupakan hasil pungli senilai jutaan rupiah. “Penyidik melakukan pendalaman seputar pengetahuan saksi terkait permohonan pembukaan blokir lahan PT SMC dan kaitannya dengan permintaan uang dari Kakantah Bogor,” jelas Budi. Ia menambahkan, “Penyidik juga melakukan penyitaan uang dari pungutan liar (pungli) yang diserahkan oleh saksi, senilai jutaan rupiah.”

Sumber: RMOL