- KSPI Jabar mendorong UMP 2027 ditetapkan minimal 80 persen dari KHL, melampaui usulan Pemprov yang mengajukan 70 persen
- Kesenjangan antara UMP Jabar 2026 sebesar Rp2,3 juta dan nilai KHL sekitar Rp4,248 juta menjadi alasan utama perubahan pendekatan
- Apindo tetap menginginkan formulasi PP Nomor 49 Tahun 2025 berbasis inflasi dan pertumbuhan ekonomi
WartaPurwakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat memberikan apresiasi terhadap keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mulai meninggalkan formulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 dan secara bertahap beralih menggunakan acuan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penetapan upah, kendati langkah tersebut dinilai belum sepenuhnya memenuhi harapan kalangan pekerja.
Ketua KSPI Jawa Barat Dadan Sudiana mengungkapkan bahwa dalam rapat dewan pengupahan yang berlangsung hingga Rabu (18/11) malam, pihaknya mengusulkan agar upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 ditetapkan setidaknya 80 persen dari KHL. Angka ini lebih tinggi dibandingkan usulan Pemprov Jabar yang berada pada level 70 persen.
"Usul pemerintah itu sudah mau mengacu kepada KHL. Acuannya sekarang 70 persen dari KHL. Jadi sekarang di angka tiga jutaan," ujar Dadan di Bandung, Kamis.
Perubahan pendekatan ini dinilai sangat penting oleh Dadan, mengingat masih terdapat jurang yang lebar antara UMP Jawa Barat 2026 yang hanya sebesar Rp2,3 juta dengan nilai KHL yang mencapai sekitar Rp4,248 juta.
Meski kalangan buruh tetap menargetkan pemenuhan KHL secara penuh di Jawa Barat, Dadan mengakui bahwa pencapaian tersebut perlu dilakukan melalui tahapan yang realistis.
"Kita masih berharap Jawa Barat 100 persen KHL. Tapi, ini tidak mungkin karena bicara tahapan. Kami berharap tahun ini bisa 80 persen dulu," katanya.
Sementara itu, pembahasan di dewan pengupahan belum menemui titik temu karena perbedaan sikap dari unsur pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih menghendaki perhitungan kenaikan upah berdasarkan formulasi PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang mengandalkan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan indeks tertentu.
Dadan mengingatkan bahwa skema kenaikan berbasis persentase seragam justru berisiko memperlebar kesenjangan upah antardaerah di Jawa Barat. Wilayah dengan upah tinggi akan memperoleh kenaikan nominal yang jauh lebih besar dibandingkan daerah berupah rendah.
Sebagai ilustrasi, ia menyebut simulasi kenaikan delapan persen yang diterapkan pada pekerja di kawasan industri seperti Bekasi dibandingkan dengan daerah seperti Kota Banjar.
"Bekasi dari enam juta, delapan persen, semakin jauh nanti Banjar semakin tertinggal. Makanya saya apresiasi pemerintah tahun ini mau mengacu kepada tahapan menuju kehidupan yang layak," tuturnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Selain menyoroti ketimpangan antarwilayah, KSPI juga membantah anggapan bahwa kenaikan upah akan memicu gelombang relokasi maupun penutupan pabrik. Menurut Dadan, kesejahteraan buruh dan kelangsungan usaha merupakan dua hal yang harus berjalan seiring tanpa dipertentangkan satu sama lain.
Ia pun menunjuk kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) sebagai bukti bahwa upah rendah tidak otomatis menjamin kelangsungan operasional suatu perusahaan.
"Contohnya Sritex itu kan upahnya kecil, tapi tutup juga. Banyak perusahaan di wilayah-wilayah upah relatif kecil juga tutup. Jadi, jangan seolah-olah kesejahteraan itu dibenturkan dengan keberlanjutan usaha," ucap Dadan menambahkan.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat