- DKPP menggelar sidang etik empat aduan terkait proses pencalonan Pilpres 2024 pada Senin, 23 November 2026
- Aduan menyoroti dugaan ketiadaan verifikasi faktual ijazah Gibran Rakabuming Raka oleh KPU serta minimnya pengawasan Bawaslu
- Materi perkara lain mencakup dugaan penyisipan pasal dalam PKPU 19/2023
WartaPurwakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI bersiap menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik terkait tahapan pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024, khususnya menyangkut keabsahan dokumen ijazah milik Gibran Rakabuming Raka.
Ketua DKPP RI Heddy Lugito mengungkapkan bahwa ada empat berkas laporan yang telah dinyatakan lolos verifikasi materiil dan dijadwalkan menjalani sidang perdana pada Senin, 23 November 2026.
Salah satu pokok perkara mempermasalahkan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang disinyalir melewatkan proses verifikasi faktual terhadap berkas riwayat pendidikan cawapres terpilih tersebut. Pada saat bersamaan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turut terseret menjadi pihak teradu karena dinilai lalai dalam mengawal tahapan tersebut.
"Ada satu pengaduan yang mengadukan KPU, Bawaslu, karena dianggap tidak melakukan pengawasan secara baik di proses itu. Sementara KPU dianggap satu, tidak melakukan verifikasi faktual terhadap syarat-syarat calon, utamanya ijazah," kata Heddy dalam diskusi media di Jakarta Pusat, Kamis, 19 November 2026.
Selain perihal pengecekan ijazah, aduan lain yang masuk ke meja DKPP menyoroti dugaan manipulasi aturan teknis. Pelapor mempermasalahkan adanya penyisipan materi muatan pada Pasal 18 PKPU 19/2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Heddy memastikan bahwa seluruh substansi laporan tersebut akan dibedah secara terbuka di hadapan majelis persidangan. Ruang seluas-luasnya bakal diberikan kepada pihak pengadu guna memaparkan dalil-dalil laporan mereka secara terperinci.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Masuknya di mana. Semuanya nanti akan terlihat di persidangan. Akan kami proses semuanya," tegasnya.
Sebagai pihak teradu, jajaran komisioner KPU dan Bawaslu juga akan diberikan kesempatan resmi untuk menyampaikan tanggapan serta pembelaan atas tuduhan yang diarahkan kepada mereka. DKPP menegaskan penanganan seluruh perkara etik ini berpedoman penuh pada mekanisme persidangan yang berlaku.
Sumber: RMOL