Poin Penting
  • Anggota DPD RI asal Aceh Sudirman Haji Uma mengusulkan Presiden Prabowo melirik pimpinan DPD sebagai calon wapres pengganti Gibran
  • Empat nama pimpinan DPD yang disebut layak dipertimbangkan yaitu Sultan Bachtiar Najamudin, Tamsil Linrung, Yoris Raweyai, dan GKR Hemas
  • Figur dari DPD dinilai unggul karena mewakili kepentingan daerah, bersifat independen, dan bebas dari kepentingan politik partai

WartaPurwakarta - Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma, mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan figur dari jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk mengisi posisi wakil presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, tokoh yang berasal dari lembaga representasi daerah ini memiliki sejumlah keunggulan, yakni merepresentasikan kepentingan daerah, bersikap independen, serta tidak terikat oleh kepentingan politik partai mana pun.

Haji Uma menilai bahwa pimpinan DPD RI memiliki kapabilitas untuk mendampingi Prabowo menjalani sisa masa pemerintahan sekaligus menjadi penghubung antara kepentingan pusat dan daerah. Meski mengakui bahwa penentuan calon wakil presiden sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden, ia berharap Prabowo tidak hanya menampung masukan dari partai politik, melainkan juga membuka ruang bagi aspirasi daerah.

"Semua berpulang ke Presiden dalam menentukan siapa Cawapres untuk mendampinginya tiga tahun sisa pemerintahan. Untuk kriteria, sosok yang bisa diterima semua komponen bangsa. Baik tokoh-tokoh daerah yang bisa melebur untuk semua pihak," ujar Haji Uma, Kamis (19/11/2026).

Senator asal Aceh itu menyoroti bahwa suara daerah selama ini kerap terabaikan dalam proses pengisian jabatan strategis di level pusat, padahal daerah menjadi pihak yang paling langsung merasakan dampak kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, peran DPD RI sebagai lembaga penyalur aspirasi daerah semestinya menjadi bahan pertimbangan tersendiri bagi Presiden.

"Setuju tokoh DPD dilirik oleh Presiden. Sebab unsur DPD mewakili daerah dan semua komponen bangsa, independen, pure tanpa ada kepentingan kelompok dan tidak terkontaminasi politik. Bagus jika Presiden melirik tokoh dari DPD," tegasnya.

Haji Uma menekankan bahwa DPD RI secara konstitusional mengemban tugas membawa aspirasi daerah ke dalam sistem ketatanegaraan nasional. Modal tersebut, menurutnya, sangat relevan bagi siapa pun dari DPD yang kelak menduduki kursi wakil presiden.

Ia juga berpandangan bahwa Indonesia tidak membutuhkan wakil presiden yang sekadar populer di media sosial. Yang lebih dibutuhkan adalah sosok yang sanggup merangkul beragam kelompok masyarakat dan memahami secara mendalam persoalan pembangunan di seluruh penjuru negeri. Wakil presiden yang ideal, lanjutnya, harus menguasai dinamika hubungan pusat dan daerah, pengelolaan fiskal, serta ketimpangan pembangunan, dan mampu memastikan kebijakan pemerintah tereksekusi secara nyata hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

"DPD punya peran strategis dalam pembangunan bangsa ini. Jembatan pusat dan daerah. DPD paham apa yang menjadi kebutuhan daerah-daerah. Soal fiskal pusat dan daerah. Pembangunan seragam seluruh daerah karena DPD paham soal itu. Tidak ada ketimpangan. Bisa ada kebijakan konkret yang dieksekusi Wapres dari DPD," jelasnya.

Selain itu, Haji Uma menegaskan bahwa DPD RI selama ini turut menjalankan fungsi menjembatani program pemerintah pusat agar dapat diimplementasikan di daerah. Pengalaman tersebut dinilainya menjadi bekal krusial bagi seorang wakil presiden dalam mengawal agenda pemerintahan.

"DPD RI menjembatani program pusat di daerah. Kalau Presiden mau programnya sampai ke akar rumput, dia butuh Wapres yang paham cara kerja itu," katanya.

Haji Uma bahkan menyebutkan empat nama pimpinan DPD RI periode ini yang menurutnya layak masuk radar pertimbangan Presiden Prabowo, yaitu Sultan Bachtiar Najamudin, Tamsil Linrung, Yoris Raweyai, dan GKR Hemas. Keempat figur tersebut dinilai memiliki pengalaman memadai di bidang pemerintahan maupun parlemen serta dapat diterima oleh berbagai kalangan.

Haji Uma turut memaparkan tiga keuntungan strategis apabila Prabowo memilih wakil presiden dari unsur DPD RI.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional