- Pelantikan pengurus DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung periode 2026-2031 digelar di Pangandaran
- Bupati Dadang Supriatna menginstruksikan kepala desa merawat kekompakan agar tidak terpecah belah
- Keanggotaan organisasi kini diperluas hingga merangkul unsur Badan Permusyawaratan Desa
WartaPurwakarta - Bupati Bandung Dadang Supriatna menginstruksikan seluruh jajaran kepala desa di wilayahnya untuk mempererat kekompakan dan menyatukan langkah melalui wadah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih. Penguatan peran organisasi ini dinilai krusial guna mengoptimalkan penyampaian aspirasi, memantapkan koordinasi, serta memacu mutu pelayanan publik bagi warga.
Penegasan tersebut disampaikan Dadang seusai prosesi pengukuhan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung masa bakti 2026-2031 yang berlangsung di Pangandaran, Jumat (13/11/2026). Pria yang akrab disapa KDS itu berpesan agar asosiasi mampu meredam potensi friksi antaraparatur di tingkat akar rumput.
"Saya berharap seluruh kepala desa tetap menjaga soliditas dan kebersamaan. Jangan sampai ada perbedaan yang justru membuat kita terpecah. APDESI harus menjadi wadah untuk menyatukan, memperkuat komunikasi, dan membangun sinergi," tegas KDS.
Selain urusan koordinasi kelembagaan, Dadang menggarisbawahi bahwa kedudukan sebagai pemimpin desa menuntut pengabdian yang tulus dan tidak boleh dipandang sebatas pengisian posisi birokrasi semata.
"Menjadi kepala desa itu bukan hanya soal jabatan. Ada tanggung jawab besar dan pengabdian kepada masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dadang menuturkan kembali perjalanan panjang himpunan kepala desa. Mengingat pengalamannya berinteraksi dengan dinamika desa sejak 1998, ia mengisahkan masa-masa sulit saat kas desa masih sangat minim di era Ikatan Kepala Desa dan Kelurahan (IKDL). Saat itu, keterbatasan anggaran memaksa para pamong desa bergerak mandiri, sehingga kehadiran wadah bersama menjadi instrumen vital dalam menyuarakan hak dan kepentingan desa sebelum akhirnya berganti nama menjadi APDESI pada 2005.
Struktur keorganisasian tersebut kemudian berevolusi kembali pada 2025 dengan lahirnya APDESI Merah Putih. Melalui format baru ini, lingkup keanggotaan diperluas secara inklusif dengan merangkul seluruh pilar pemerintahan desa.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Kalau berbicara pemerintahan desa, berarti ada kepala desa dan BPD. Jadi, keanggotaan APDESI Merah Putih tidak hanya kepala desa dan perangkat desa, tetapi juga mencakup unsur BPD," jelasnya.
Menurutnya, perluasan keanggotaan ini menuntut pemahaman kolektif agar esensi serta manfaat organisasi dapat dirasakan nyata, bukan sekadar perkumpulan formalitas. Kepengurusan DPC APDESI Merah Putih periode 2026-2031 diharapkan mampu memegang teguh mandat kerja serta bertindak efektif sebagai jembatan komunikasi timbal balik antara pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten Bandung demi percepatan pembangunan daerah.
Sumber: Pojok Satu