- DPRD Jabar menyeleksi ketat usulan program dalam RAPBD 2027 akibat keterbatasan likuiditas dan proyeksi defisit belanja
- Pembatalan pinjaman PT SMI senilai Rp3,4 triliun pada 2026 membuat ratusan proyek infrastruktur harus dievaluasi ulang
- Jawa Barat menanti pencairan piutang DBH dari pemerintah pusat yang nilainya melampaui Rp3,2 triliun
WartaPurwakarta - DPRD Provinsi Jawa Barat memperketat penapisan terhadap seluruh usulan program kerja pemerintah provinsi dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Langkah penyortiran ini diambil guna mengarahkan alokasi fiskal ke pos-pos belanja super prioritas menyusul kondisi likuiditas daerah yang terbatas.
Penyesuaian antara tingginya kebutuhan pembangunan dengan kemampuan riil kas daerah terus dikaji mendalam oleh pihak legislatif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hal tersebut diutarakan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Kamis.
"Ya, kita sekarang sedang betul-betul mengkaji semua program kegiatan yang diusulkan oleh TAPD, oleh Pemprov, mana-mana yang betul-betul prioritas, yang paling prioritas yang mana, karena anggaran kita relatif terbatas di 2027 ini," ujar Iswara.
Berdasarkan kalkulasi sementara yang masih bergerak dinamis, target penerimaan daerah pada 2027 diestimasikan berada pada angka kisaran Rp28,00 triliun. Di sisi lain, proyeksi pengeluaran belanja daerah tercatat lebih tinggi, yakni menembus Rp29,03 triliun.
Keterbatasan ruang gerak anggaran ini dipicu oleh tidak terealisasinya pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada 2026. Dana pinjaman tersebut sebelumnya disiapkan guna mendanai 511 program kerja yang tersebar pada 11 organisasi perangkat daerah (OPD).
Akibat pembatalan tersebut, ratusan agenda pembangunan, terutama sarana infrastruktur penopang roda ekonomi yang belum tertampung pada APBD 2026, terpaksa ditinjau ulang urgensinya agar bisa dimasukkan ke postur anggaran 2027. Pada saat bersamaan, pos pembiayaan RAPBD 2027 masih dibebani alokasi cicilan pokok pinjaman senilai Rp1,1 triliun.
"Ya, hampir semua juga saya lihat hampir semuanya juga penting ya, karena itu kegiatan infrastruktur. Kan infrastruktur kita juga untuk mendorong perekonomian di Jawa Barat, ya," katanya.
Menghadapi sempitnya likuiditas, pihak dewan terus mendorong penggenjotan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperjuangkan pencairan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang nilainya melebihi Rp3,2 triliun.
Menurut pemaparan Iswara, dana bagi hasil senilai Rp1,22 triliun yang telah mengantongi payung hukum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sejauh ini baru dibayarkan sebesar Rp19 miliar. Selain itu, masih terdapat potensi DBH Jawa Barat untuk tahun anggaran 2025 berkisar Rp2 triliun yang dokumen PMK-nya belum terbit.
"Jadi sebenarnya kalau kita lihat seperti ini, fiskal kita cukup kuat apalagi jika DBH yang memang itu adalah hak kita sebesar Rp1,22 triliun dibayar, kemudian juga sekitar Rp2 triliun DBH tahun 2025 juga belum," tuturnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Kendati kapasitas fiskal menghadapi tantangan, kalangan legislatif bertekad agar susunan APBD 2027 tidak sekadar terserap untuk pos belanja rutin yang mengikat. Anggaran daerah dipastikan tetap menyisakan ruang bagi program kerja yang menyentuh kesejahteraan warga secara nyata.
"Jadi sekarang semangat kita melihat sejauh mana setiap rupiah ini sekarang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, karena kita sedang kesulitan likuiditas ini. Semangatnya itu sekarang lah ya," ucap Iswara.
Terkait jadwal pengesahan, Iswara memastikan DPRD bersama jajaran Pemprov Jawa Barat berkomitmen menuntaskan seluruh tahapan pembahasan RAPBD 2027 tepat waktu, sebelum tenggat regulasi nasional berakhir pada 30 November 2026.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat