Poin Penting
  • Pemkab Majalengka menargetkan layanan balik nama sertifikat tanah selesai paling lama 10 hari
  • BPHTB menyumbang sekitar 25 persen PAD Majalengka
  • Realisasi investasi Majalengka pada 2026 mencapai Rp3,3 triliun dari target Rp3,6 triliun

WartaPurwakarta - Pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menyiapkan layanan peralihan nama sertifikat tanah yang ditargetkan selesai dalam waktu maksimal 10 hari. Langkah ini ditempuh untuk memperjelas administrasi pertanahan sekaligus mendorong iklim investasi di wilayah tersebut.

Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan kejelasan mengenai alur, tarif, serta durasi pengurusan pertanahan dibutuhkan warga dan pelaku usaha saat bertransaksi maupun mengembangkan bisnis.

“Kami fokus memfasilitasi kemudahan layanan publik dan kepastian hukum,” kata Eman di Majalengka, Kamis.

Ia menilai percepatan proses pengalihan hak atas tanah membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan notaris. Sinergi itu diperlukan agar pelayanan dapat berlangsung lebih terbuka dan cepat.

Menurut Eman, penyatuan layanan juga dapat meningkatkan penerimaan daerah karena proses verifikasi dan pelaporan pajak menjadi lebih tepat, khususnya untuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Saat ini, kontribusi BPHTB terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Majalengka diperkirakan mencapai sekitar 25 persen. Di sisi lain, ketergantungan fiskal daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat masih berada di kisaran 88 persen.

Kemudahan administrasi pertanahan tersebut juga diharapkan menopang penanaman modal. Eman menyampaikan realisasi investasi di Kabupaten Majalengka pada 2026 telah mencapai Rp3,3 triliun dari sasaran Rp3,6 triliun.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka Hendro Prastowo mengatakan skema pelayanan terintegrasi itu membagi tahapan pekerjaan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), PPAT atau notaris, serta Kantor Pertanahan.

Bapenda ditargetkan menuntaskan validasi BPHTB paling lama tiga hari setelah pembayaran dilakukan. Sementara PPAT atau notaris diberi batas waktu dua hari untuk menyampaikan laporan akta jual beli secara elektronik.

“Setelah kedua tahapan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka menargetkan penyelesaian proses penerbitan sertifikat dalam lima hari sehingga seluruh proses dapat dituntaskan maksimal 10 hari,” katanya.

Hendro menyatakan periode November hingga Desember 2026 digunakan untuk menyempurnakan sistem, menyatukan prosedur, serta mempererat koordinasi antarinstansi sebelum program dijalankan sepenuhnya.

“Target kami paling lambat awal tahun 2027 layanan 10 hari ini sudah beroperasi penuh tanpa kendala,” ujarnya.

Selain menyiapkan layanan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka meneruskan digitalisasi basis data pertanahan. Sekitar 49 persen data, atau sekitar 200.000 hingga 300.000 bidang tanah, telah tersedia dalam format elektronik.

“Sertifikat tanah fisik yang telah diterbitkan tetap sah dan berlaku, sedangkan peralihan ke sertifikat elektronik dilakukan secara bertahap, terutama ketika terjadi transaksi peralihan hak atau atas permohonan masyarakat,” ucap dia.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat