Poin Penting
  • Rapat koordinasi persiapan pembentukan BNNK Subang melibatkan pemda hingga ormas
  • MUI Subang menekankan strategi terpadu selain penindakan hukum terhadap peredaran narkotika
  • Aparat diminta memisahkan perlakuan hukum antara bandar dan korban penyalahgunaan zat terlarang

WartaPurwakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Subang menekankan pentingnya strategi komprehensif dalam memutus mata rantai peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya. Pemberantasan barang haram tersebut dinilai tidak akan tuntas jika aparat penegak hukum semata mengandalkan jalur penindakan tanpa memperkuat pertahanan keluarga dan ranah edukasi.

Pandangan tersebut dikemukakan oleh anggota Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Kabupaten Subang, Sadath M. Nur, S.HI., M.H., saat menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Subang, Kamis (5/11/2026). Forum musyawarah itu turut dihadiri jajaran pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sivitas akademika, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.

Sadath, yang berlatar belakang akademisi sekaligus praktisi hukum, menilai pembentukan BNNK Subang harus menjadi titik tolak penyusunan pola penanganan terpadu yang memadukan sektor hukum, pendidikan, medis, keagamaan, hingga pemberdayaan publik.

"Penindakan terhadap bandar dan jaringan peredaran gelap narkotika memang harus tegas. Tetapi kita juga harus memastikan bahwa upaya pencegahan berjalan lebih kuat. Jangan sampai negara lebih sibuk menangani akibat, sementara upaya mencegah munculnya korban belum maksimal," ungkapnya pada Kamis (5/11/2026).

Lembaga keagamaan, lanjut Sadath, menempati posisi strategis untuk menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat seputar ancaman narkoba. Fasilitas peribadatan seperti masjid, pesantren, dan majelis taklim dapat dioptimalkan sebagai sarana sosialisasi preventif.

Ia mengusulkan agar BNNK nantinya menggandeng MUI beserta ormas Islam dalam menjalankan agenda pembinaan remaja masjid, materi khutbah Jumat, pengajian berkala, serta penguatan ketahanan rumah tangga.

"Dalam perspektif Islam, menjaga akal atau hifz al-'aql merupakan salah satu tujuan utama maqashid syariah. Karena itu, melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan," jelasnya.

Dari sudut pandang regulasi, Sadath meminta aparat penegak hukum cermat memetakan peran masing-masing pihak yang terlibat kasus narkotika. Menurutnya, tindakan represif mutlak dijatuhkan kepada bandar, pengedar, dan kurir jaringan gelap. Sementara itu, para pencandu dan korban penyalahgunaan semestinya diarahkan ke program rehabilitasi medis serta sosial sesuai aturan hukum.

"Jangan sampai pendekatan hukum kehilangan dimensi kemanusiaannya. Kita harus tegas terhadap kejahatan peredaran gelap, tetapi juga memberikan ruang pemulihan bagi mereka yang menjadi korban ketergantungan narkotika sesuai ketentuan hukum," ujarnya.

Ia menambahkan, tolok ukur kesuksesan perang melawan narkoba tidak boleh terpaku pada angka pengungkapan kasus semata, melainkan pada sejauh mana masyarakat terlindungi dan laju penambahan korban ditekan.

Dalam kapasitasnya sebagai dosen, Sadath turut mengajak perguruan tinggi di Kabupaten Subang aktif menyukseskan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Kalangan kampus dapat menyumbang kontribusi nyata melalui kajian ilmiah, pemetaan wilayah rawan, pendidikan publik, hingga pengabdian masyarakat.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat