Poin Penting
  • Puluhan nasabah PT LKM Karawang menggelar aksi menuntut pencairan tabungan
  • Sebanyak 34 nasabah pada satu cabang tercatat memiliki dana tertahan senilai Rp 5,5 miliar
  • Nasabah meminta Bupati Karawang dan Gubernur Jawa Barat turun tangan

WartaPurwakarta - Puluhan nasabah PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Karawang mendatangi halaman kantor perusahaan, Jumat (23/10). Mereka memprotes dana tabungan yang belum dapat dicairkan selama berbulan-bulan.

Peserta aksi mayoritas berasal dari kalangan guru, petani, dan pedagang kecil di desa. Mereka meminta direksi PT LKM Karawang menyampaikan penyelesaian yang jelas. Pemerintah daerah juga didesak ikut menangani persoalan yang disebut berdampak terhadap ribuan nasabah.

Koordinator aksi, Merry Riani, warga Pakisjaya, menyebut jumlah nasabah PT LKM Karawang di delapan cabang mencapai sekitar 2.300 orang. Berdasarkan data nasabah yang didampinginya pada satu cabang, terdapat 34 orang dengan dana tertahan yang totalnya mencapai Rp 5,5 miliar.

“Kami tidak mau tahu, kembalikan uang kami,” tegas Merry di tengah aksi, Jumat (23/10).

Merry mengatakan, nasabah tidak hanya membutuhkan penjelasan mengenai kondisi perusahaan, tetapi juga kepastian mengenai waktu pengembalian dana. Menurut dia, para pemilik tabungan telah menunggu selama berbulan-bulan tanpa informasi yang jelas.

“Karena tidak ada solusi kepastian mengenai pencairan maka kami akan melakukan audiensi dengan Bapak Bupati Karawang dan memohon bantuannya ke pak KDM agar masalah ini dapat diselesaikan,”ungkapnya.

Dalam pertemuan dengan manajemen perusahaan, nasabah menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada Komisaris Dadan dan Direktur Sandi. Salah satu hal yang dipersoalkan ialah kebijakan penyaluran kredit yang dinilai lebih sulit diakses masyarakat kecil.

Seorang nasabah mengungkapkan, dirinya kesulitan memperoleh pinjaman, sedangkan uang yang telah ditabung di PT LKM Karawang juga tidak bisa diambil.

“Kalau kami mau meminjam uang ke bank, persyaratannya sangat ketat. Tetapi, giliran kami ingin mengambil hak uang tabungan sendiri, kenapa dipersulit, bertele-tele, dan harus menunggu investigasi yang tidak jelas?” ujarnya.

Nasabah juga menyoroti dugaan penyaluran kredit yang lebih banyak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki surat keputusan (SK). Di sisi lain, pedagang kecil disebut kesulitan mengajukan pinjaman karena persyaratan administrasi.

“Saya pernah mau pinjam. Kata pihak LKM, ‘Pak Haji, maaf, yang mengambil uang di sini khusus pegawai negeri yang punya SK’,” ungkap nasabah lainnya.

Komisaris PT LKM Karawang Dadan membenarkan sebagian penerima pinjaman berasal dari kalangan PNS. Namun, ia menyatakan pedagang pasar tidak termasuk penerima pinjaman tersebut.

“Di antaranya ada sebagian. Tapi orang pasar enggak ada, satu orang pun enggak ada,” ujar Dadan.

Manajemen PT LKM Karawang menjelaskan, likuiditas perusahaan tertekan karena tingginya penarikan dana. Selain itu, sebagian dana perusahaan masih berada dalam pinjaman bermasalah. Manajemen juga menyampaikan bahwa simpanan nasabah belum dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Atas kondisi itu, nasabah meminta pemerintah daerah sebagai pemilik perusahaan mengambil langkah penyelamatan. Mereka mendesak Bupati Karawang dan Gubernur Jawa Barat segera membantu mengembalikan dana masyarakat.

Nasabah menyatakan tidak mempermasalahkan apabila pengembalian hanya sebesar dana pokok tanpa bunga. Namun, mereka meminta adanya batas waktu dan langkah penyelesaian yang pasti.

Sumber: Radar Karawang - Feed Utama