- 182 pekerja migran Indramayu berangkat ke luar negeri pada 2025
- Remitansi nasional 2025 mencapai Rp288 triliun, naik 14 %
- OJK Cirebon gencarkan edukasi keuangan dan rekomendasikan KUR Penempatan PMI
WartaPurwakarta - Indramayu – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Cirebon, Agus Muntholib, menyampaikan pada Kamis di Indramayu bahwa kemampuan mengelola keuangan menjadi syarat penting bagi tenaga kerja migran asal Kabupaten Indramayu. Menurutnya, literasi keuangan dapat membantu para pekerja menentukan cara penggunaan pendapatan, mengatur kiriman uang kepada keluarga, serta menyiapkan kondisi ekonomi ketika masa kerja berakhir.
“Perluasan peluang kerja bagi pekerja migran perlu diiringi dengan kesiapan dalam mengelola penghasilan dan merencanakan masa depan keuangan,” kata Muntholib. Ia menambahkan bahwa akses ke layanan keuangan formal harus disertai pemahaman tentang manfaat, risiko, dan kesesuaian produk agar tidak terjerumus pada praktik keuangan yang merugikan.
Sebagai langkah konkret, OJK Cirebon telah memberikan pelatihan kepada ratusan calon migran maupun mereka yang telah kembali ke Indonesia. Materi yang disampaikan mencakup perencanaan keuangan, pengelolaan remitansi, dan penggunaan produk keuangan legal. Data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu mencatat sebanyak 21.182 warga berangkat bekerja ke luar negeri sepanjang 2025, menjadikan pengelolaan pendapatan mereka faktor penting bagi kesejahteraan keluarga.
Secara nasional, remitansi pekerja migran pada 2025 tercatat mencapai Rp288 triliun, meningkat sekitar 14 % dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut menegaskan besarnya aliran dana ke dalam negeri dan menambah urgensi edukasi keuangan bagi para migran.
OJK Cirebon juga menyoroti bahaya pinjaman daring ilegal, judi online, penipuan digital, serta modus kejahatan keuangan lain yang dapat menggerogoti pendapatan pekerja migran dan keluarganya. Untuk menanggulangi hal tersebut, lembaga ini menjalin kerja sama dengan institusi keuangan dan lembaga pelatihan kerja, memperluas jangkauan edukasi serta akses layanan keuangan formal.
Sebagai alternatif pembiayaan, OJK merekomendasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan PMI bagi calon pekerja migran yang memenuhi syarat, serta fasilitas pembiayaan produktif bagi pekerja yang sudah kembali dan ingin memulai usaha.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Anggota Komisi XI DPR RI, Kardaya Warnika, menekankan bahwa perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran harus melibatkan lintas sektor, termasuk penyediaan layanan keuangan yang sesuai. “Kolaborasi pemerintah, OJK, dan lembaga jasa keuangan diperlukan untuk memperluas pemahaman mengenai layanan keuangan formal serta akses pembiayaan yang sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Riza Fahriza
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat