Poin Penting
  • Penambahan 16 pasal meningkatkan total menjadi 41
  • Holding akan mengelola 36 BUMD kecuali Bank BJB
  • Modal awal Rp500 miliar masih dalam kajian

WartaPurwakarta - Pansus XVIII DPRD Jawa Barat menambahkan enam belas pasal pada Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang mengatur pembentukan perusahaan induk BUMD, PT Sanggabuana. Penambahan tersebut menaikkan jumlah pasal dari dua puluh lima menjadi empat puluh satu.

Ketua Pansus XVIII, Muhammad Romli (PPP), menjelaskan pada konferensi pers Rabu, 4 November 2026, bahwa perluasan materi berasal dari evaluasi bersama eksekutif daerah dan para pakar. “Kebijakan ini ditempuh agar kehadiran PT Sanggabuana kelak tidak sekadar menjadi tambahan struktur birokrasi baru, melainkan instrumen efektif dalam membina entitas bisnis milik daerah,” ujarnya.

Dalam rencana konsolidasi, PT Sanggabuana diproyeksikan menjadi holding bagi tiga puluh enam dari tiga puluh tujuh BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bank BJB dikecualikan karena dinilai sudah mandiri secara finansial dan konsisten menyetor dividen secara optimal. “Hanya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) yang diputuskan keluar dari payung holding karena dinilai telah mandiri secara finansial dan konsisten menyetor dividen secara optimal,” tambah Romli.

Romli menekankan bahwa tujuan pendirian holding adalah menata kembali ekosistem bisnis daerah yang beragam, mulai dari perusahaan yang sehat hingga yang memerlukan penyehatan intensif. “Melalui wadah holding ini, PT Sanggabuana diharapkan mampu menjalankan fungsi pembinaan korporasi secara menyeluruh untuk mendongkrak kontribusi terhadap pendapatan asli daerah,” katanya.

Pansus menemukan beberapa celah pada draf awal yang belum mengatur mekanisme pengawasan dan penyehatan secara rinci. Oleh karena itu, pasal‑pasal baru mencakup tata kelola investasi, prosedur penyehatan korporasi bermasalah, hingga instrumen pengawasan yang ketat agar perusahaan induk memiliki landasan hukum yang kuat. “Penambahan pasal ini mencakup tata kelola investasi, prosedur penyehatan korporasi bermasalah, hingga instrumen pengawasan yang ketat agar perusahaan induk memiliki landasan hukum yang kuat,” ujar Romli.

Mengenai usulan suntikan modal awal sebesar Rp500 miliar, Romli menyatakan bahwa kebijakan tersebut masih memerlukan kajian komprehensif. Ia menjelaskan bahwa pembentukan badan hukum dan penyuntikan dana diatur dalam peraturan terpisah, sehingga penetapan modal selanjutnya harus melalui perda khusus yang menyesuaikan dengan kapasitas riil APBD. “Kebijakan pemisahan regulasi antara pendirian badan hukum dan penyuntikan dana segar ini diberlakukan demi menjamin transparansi serta akuntabilitas tata kelola keuangan publik. Dengan demikian, suntikan modal tahap berikutnya wajib melalui koridor perda tersendiri yang disesuaikan dengan kapasitas riil APBD,” tegasnya.

Romli menambahkan bahwa proses legislasi Ranperda harus selesai sebelum pengesahan APBD Murni 2027, namun tidak boleh dipercepat semata-mata demi mengejar target anggaran. “Namun, kami mengingatkan agar agenda pembentukan holding tidak dipaksakan demi mengejar target anggaran semata, terutama di tengah tekanan fiskal pascakoreksi APBD 2026,” katanya.

Dengan demikian, Pansus menegaskan bahwa substansi kebijakan dan kesiapan perencanaan bisnis menjadi prioritas utama dibandingkan tekanan waktu penganggaran.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat