Poin Penting
  • Pansus XV DPRD Jawa Barat menggelar kunjungan kerja ke Dinas Lingkungan Hidup Karawang dan PT Prasadha Pamunah Limbah Industri pada 22 September 2026
  • Ketua Pansus Jenal Arifin menegaskan pembahasan pasal demi pasal Ranperda PPLH agar sejalan dengan kebutuhan industri daerah
  • Temuan lapangan dijadikan dasar penyusunan pasal tentang jejak limbah dan tanggung jawab lingkungan jangka panjang

WartaPurwakarta - Panitia Khusus (Pansus) XV DPRD Jawa Barat melanjutkan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang serta ke fasilitas PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) pada Selasa, 22 September 2026.

Ketua Pansus XV DPRD Jawa Barat, Jenal Arifin, menyampaikan bahwa agenda tersebut difokuskan pada penelaahan tiap pasal yang mengatur wewenang pengawasan, standar pengelolaan limbah industri, serta perlindungan area pertanian. “Pembahasan tersebut dilakukan agar Ranperda PPLH yang nanti dihasilkan benar-benar selaras dengan dinamika industri di daerah,” ujarnya.

Di lokasi PT PPLI, anggota Pansus meninjau presentasi teknis serta area operasional perusahaan. Mereka menelusuri rencana pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3, termasuk upaya memastikan zona tersebut tidak melanggar larangan Lahan Sawah Dilindungi (LSD/LP2B), menilai dampak sosial, serta memeriksa pilihan teknologi seperti daur ulang, bahan bakar alternatif, pembakaran, dan tempat pembuangan akhir yang aman.

“Hasil dari peninjauan lapangan ini menjadi masukan penting bagi Pansus XV DPRD Jawa Barat dalam memformulasikan pasal-pasal Ranperda PPLH, khususnya terkait pengawasan traceability limbah dari pengangkut hingga pengolah akhir, serta kewajiban pemeliharaan lingkungan jangka panjang oleh perusahaan pengelola limbah,” tegas Jenal Arifin.

Pansus juga menegaskan bahwa rancangan peraturan yang sedang digali tidak semata‑mata menjadi instrumen hukum bagi investor, melainkan berfungsi sebagai perlindungan bagi masyarakat dan ekosistem setempat. “Apa yang kami dapatkan dari DLH Karawang dan tinjauan ke PPLI menjadi bahan krusial agar pasal-pasal yang dilahirkan benar-benar tepat sasaran, adil, dan menjamin kelestarian lingkungan Jawa Barat di masa depan,” tambahnya.

Temuan dan saran yang diperoleh selama kunjungan akan dimasukkan ke dalam draf akhir Ranperda PPLH, yang diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan limbah serta menegakkan tanggung jawab lingkungan bagi pelaku industri di Provinsi Jawa Barat.

Sumber: Pojok Satu