Poin Penting
  • Pansus XV DPRD Jawa Barat bersama dinas terkait membahas pasal Ranperda PPPLH di Kantor Dinsos Jabar, Kota Cimahi pada Selasa (29/9/2026)
  • Rincian Teknis (Rintek) disepakati sebagai syarat integratif dalam persetujuan lingkungan, bukan izin yang berdiri sendiri
  • Regulasi dirancang berpedoman pada PP Nomor 22 Tahun 2021 untuk melindungi lingkungan sekaligus menjaga iklim usaha

WartaPurwakarta - Penelaahan pasal demi pasal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH) Provinsi Jawa Barat kembali digulirkan oleh Pansus XV DPRD Jawa Barat. Musyawarah kerja bersama dinas-dinas teknis terkait tersebut diselenggarakan di Ruang Rancage, Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, pada Selasa (29/9/2026).

Fokus pertemuan ditujukan untuk menyelaraskan aturan agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi, memperkuat tata kelola, dan mendorong efisiensi birokrasi. Penyusunan payung hukum ini diarahkan guna memperkokoh penjagaan ekosistem lingkungan sekaligus menjamin kepastian hukum dalam mekanisme perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Jawa Barat.

Ketua Pansus XV DPRD Jawa Barat Jenal Arifin mengungkapkan, salah satu poin mendasar telah disepakati dalam forum tersebut mengenai status dokumen teknis lingkungan.

“Salah satu poin penting yang disepakati adalah penegasan kedudukan Rincian Teknis (Rintek) sebagai syarat integratif dalam persetujuan lingkungan, bukan sebagai izin berdiri sendiri yang membebani masyarakat maupun pelaku usaha,” kata Ketua Pansus XV DPRD Jawa Barat, Jenal Arifin.

Di samping itu, draf Ranperda PPPLH menegaskan pendelegasian wewenang eksekusi teknis atas nama gubernur kepada perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pelimpahan mandat ini diatur agar pelayanan hukum di sektor lingkungan dapat berlangsung lebih responsif serta cepat. Formula regulasi juga disusun secara proporsional dengan menyeimbangkan proteksi kelestarian alam dan daya dukung finansial daerah.

Terkait pemberian kemudahan bagi sektor usaha kecil serta penegakan sanksi, kebijakan daerah dipastikan tetap mengacu pada payung hukum nasional.

“Mengenai fasilitasi lingkungan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta penerapan sanksi administratif, kami memastikan seluruh kebijakan tetap berpedoman pada PP Nomor 22 Tahun 2021 dan kemampuan fiskal daerah. Kami ingin aturan ini efektif melindungi lingkungan tanpa menghambat iklim usaha di Jawa Barat,” kata Jenal Arifin.

Sumber: Pojok Satu