- Pansus XV DPRD Jawa Barat bersama DLH Jawa Barat mengunjungi DLH Kabupaten Sumedang pada Selasa (15/9/2026) untuk menyerap aspirasi penyusunan Raperda P3LH Jawa Barat
- Sumedang menghadapi keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah di Cibeureum seluas 11 hektare yang masih open dumping dan persoalan tambang pasir di Cimalaka
- Pansus juga menginventarisasi kualitas air Sungai Cimanuk dan berharap Pemprov Jawa Barat memberi dukungan serta intervensi kebijakan proporsional.
WartaPurwakarta - Panitia Khusus (Pansus) XV DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat mengunjungi DLH Kabupaten Sumedang, Selasa (15/9/2026), untuk menyerap aspirasi daerah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH) Jawa Barat.
Ketua Pansus XV DPRD Jawa Barat, H. Jenal Arifin, mengatakan Kabupaten Sumedang memiliki karakteristik persoalan lingkungan yang terbilang kompleks. Persoalan itu meliputi keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah di kawasan Cibeureum seluas 11 hektare yang masih menerapkan praktik open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka tanpa pengelolaan dan pengamanan yang memadai, hingga persoalan tambang pasir di Cimalaka.
"Kondisi eksploitasi alam seperti pertambangan di Cimalaka memerlukan perhatian serius. Pembangunan memang butuh bahan baku, tetapi eksploitasi tidak boleh mengorbankan fungsi ekologis seperti daerah resapan air hingga memicu bencana ekologis," kata Jenal.
Jenal menambahkan, Raperda P3LH ini disusun untuk memperbaiki tata kelola dari hulu ke hilir, meliputi aspek perencanaan, pengawasan, hingga kewajiban rehabilitasi kawasan pascatambang.
Pansus XV juga menginventarisasi kualitas air Sungai Cimanuk. Pihaknya berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat hadir memberikan dukungan serta intervensi kebijakan yang proporsional sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Kami ingin memastikan bahwa pembangunan hari ini tidak menjadi beban bagi generasi mendatang. Masukan dari DLH Kabupaten Sumedang sangat penting agar Perda yang kita lahirkan nanti benar-benar aplikatif dan menjawab persoalan di lapangan," pungkas Jenal.
Sumber: Pojok Satu