Poin Penting
  • Pansus XXI DPRD Jabar menyusun Ranperda guna memperkuat peran komunitas pengolah limbah rumah tangga dan budidaya maggot
  • Pengolahan sampah secara mandiri di Karawang baru mencapai 0,5 persen menurut data DLH
  • Ranperda memfokuskan empat aspek utama meliputi harmonisasi regulasi hingga legalitas dan permodalan komunitas

WartaPurwakarta - Panitia Khusus (Pansus) XXI DPRD Jawa Barat tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) guna mendongkrak peran aktif kelompok masyarakat dalam mengolah limbah domestik, terutama para pegiat budidaya maggot pengurai sampah organik.

Ketua Pansus XXI DPRD Jabar Tom Maskun di Bandung, Kamis, menyampaikan bahwa landasan hukum tersebut sangat mendesak agar upaya penanganan limbah dari titik awal kemunculannya semakin berkembang luas lewat sokongan resmi pemerintah.

Kebutuhan akan intervensi warga ini mengemuka mengingat capaian pengelolaan sampah swadaya masih sangat rendah. Merujuk data Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pemrosesan sampah secara mandiri di Kabupaten Karawang tercatat baru menyentuh kisaran 0,5 persen dari keseluruhan volume timbulan sampah.

"Paling tidak kita sudah dapat menangkap kesadaran dan semangat masyarakat bagaimana mengolah sampah berbasis rumah tangga, khususnya sampah organik untuk budidaya maggot," katanya.

Menurut Tom, pemanfaatan maggot memiliki nilai strategis dalam memutus mata rantai pembuangan limbah langsung dari permukiman warga. Praktik tersebut bukan sekadar memangkas volume sampah organik, melainkan turut menghasilkan komoditas bernilai jual, seperti bahan pakan ikan dan ternak, serta pupuk organik cair (POC).

Meski demikian, berbagai rintangan masih membayangi para pegiat lingkungan, terutama keterbatasan modal dan kendala perizinan maupun legalitas produk yang menyulitkan perluasan jaringan distribusi pasar.

Guna mengatasi persoalan tersebut, materi muatan Ranperda diarahkan untuk mengukuhkan empat pilar pokok, yaitu harmonisasi regulasi, kejelasan pembagian kewenangan, payung legalitas bagi komunitas, serta dukungan nyata pemerintah terhadap inisiatif pengolahan sampah mandiri.

"Melalui regulasi tersebut, Pansus XXI berharap pemerintah provinsi dapat lebih optimal dalam memberdayakan komunitas, meningkatkan edukasi lingkungan, dan mendorong pengelolaan sampah berbasis rumah tangga," katanya.

Penerbitan peraturan daerah ini nantinya ditargetkan menjadi rujukan baku dalam tata kelola sampah yang tepat, sekaligus memperluas keterlibatan publik dalam merawat kelestarian lingkungan.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat