Poin Penting
  • Kejari Garut pulihkan kerugian negara Rp1,51 miliar dari kasus korupsi BPR Intan Jabar
  • Pemerintah Provinsi Jawa Barat jadikan temuan tersebut sebagai dorongan reformasi tata kelola BUMD
  • Koordinasi antar lembaga ditekankan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan BUMD

WartaPurwakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memanfaatkan hasil penyelidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut atas dugaan korupsi di PT BPR Intan Jabar (Perseroda) periode 2018‑2021 sebagai dasar memperkuat pengawasan dan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kejari Garut dilaporkan berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar lebih dari Rp1,51 miliar melalui penanganan kasus tindak pidana korupsi di perusahaan tersebut.

Kepala Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan (BIA) Jawa Barat, Deny Hermawan menegaskan pentingnya temuan itu bagi upaya perbaikan. “Capaian ini sekaligus menjadi pengingat bahwa tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan sinergi antarlembaga merupakan unsur penting dalam menjaga kepercayaan publik,” ujarnya dalam keterangan resmi BIA Jabar di Bandung pada Selasa.

Biro BIA menambahkan bahwa pemulihan uang negara menegaskan perlunya koordinasi ketat antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, pemegang saham, dan pihak terkait untuk melindungi keuangan daerah. Ia menegaskan Pemprov Jabar terus mengoptimalkan perannya dalam memperkuat koordinasi, administrasi pembangunan, serta pengawasan BUMD secara berkesinambungan.

Melalui kerja sama lintas lembaga, BIA menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memastikan seluruh BUMD menerapkan prinsip good governance, guna mencegah penyimpangan dan mempertahankan kepercayaan publik dalam jangka panjang.

Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Ayu Agung, menyampaikan bahwa aset negara senilai Rp1,5 miliar telah berhasil dikembalikan ke kas negara pada acara penyerahan aset di kantor Kejari Garut, Senin (26/10). “Semua aset‑aset negara ini terutama di Kabupaten Garut memang harus kita tarik kembali tentunya untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ayu Agung menambahkan bahwa penyelidikan Kejari Garut mengungkap penyimpangan berupa pemberian kredit fiktif di PT BPR Intan Jabar Garut. Ia menekankan bahwa aparat tidak hanya menjerat pelaku, tetapi juga berupaya memulihkan kerugian keuangan negara demi kepentingan masyarakat.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat