Poin Penting
  • Sebanyak 15.279 unit rumah tidak layak huni telah terdata dan mengajukan bantuan perbaikan di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan data 2026
  • APBD Kabupaten Bandung Barat tahun ini hanya mampu menjangkau 367 unit, sementara 2.451 unit diajukan ke pemerintah pusat dan masih dalam proses
  • Bupati Jeje Ritchie Ismail mendorong percepatan administrasi dan kolaborasi dengan swasta melalui CSR untuk memperluas cakupan program

WartaPurwakarta - Ribuan unit rumah tidak layak huni menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Data tahun 2026 mencatat 15.279 unit rumah telah masuk dalam daftar pengajuan bantuan perbaikan, namun kemampuan APBD setempat tahun ini hanya cukup untuk menangani 367 unit.

Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan anggaran itu mendorong Pemkab Bandung Barat mencari sumber pembiayaan di luar kas daerah. Pemerintah kabupaten telah mengajukan permohonan bantuan perbaikan untuk 2.451 unit rumah kepada pemerintah pusat, dan pengajuan tersebut kini masih terus dikawal agar dapat segera terealisasi.

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menegaskan, keterbatasan fiskal tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan upaya penyediaan hunian yang aman bagi warga.

"Kita memang punya keterbatasan anggaran, tapi keterbatasan anggaran tidak boleh membatasi ikhtiar kita memberikan hunian yang layak untuk masyarakat," ujar Jeje, Senin (28/9/2026).

Di samping mengandalkan dukungan pusat, pintu kerja sama dengan pihak swasta juga dibuka selebar-lebarnya. Program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility dinilai sebagai salah satu jalur yang dapat memperbesar cakupan program perbaikan rumah warga.

"Kita telah mengajukan bantuan perbaikan untuk 2.451 unit rumah kepada Pemerintah Pusat, yang saat ini prosesnya terus dikawal. Kemudian kita juga membuka kolaborasi dengan siapapun, termasuk swasta melalui program CSR," kata Jeje.

Selain soal pendanaan, persoalan administrasi turut menjadi perhatian serius. Salah satu kasus yang mencuat adalah kondisi Nonoh Rohanah (86), warga Desa Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta, yang pengajuan bantuan perbaikan rumahnya sempat tertahan karena status legalitas tanah masih tercatat atas nama keponakannya.

Jeje meminta jajarannya mengawal dan mempercepat penyelesaian hambatan administratif semacam itu, terutama mengingat musim penghujan telah tiba.

"Proses administrasi ini harus dikawal dan dipercepat, apalagi sekarang sudah memasuki musim penghujan. Kita ingin pengerjaannya bagus sehingga rumahnya benar-benar layak dan nyaman untuk ditinggali," ujar Jeje.

Pemkab Bandung Barat menekankan bahwa penanganan ribuan unit rumah tidak layak huni tidak mungkin bergantung pada satu sumber anggaran saja. Sinergi lintas sektor dan diversifikasi pembiayaan dinilai menjadi kunci agar program perbaikan dapat menjangkau lebih banyak warga secara bertahap, transparan, dan tepat sasaran.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat