Poin Penting
  • Pemkab Bandung berencana memfasilitasi rumah subsidi dan rusun bagi pekerja di wilayah Banjaran serta Pameungpeuk
  • Bupati Dadang Supriatna meminta perusahaan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal asal Kabupaten Bandung
  • Fasilitas Balai Latihan Kerja dibuka untuk melatih calon tenaga kerja sesuai kebutuhan spesifik industri

WartaPurwakarta - Pemerintah Kabupaten Bandung menjajaki kolaborasi penyediaan hunian bersubsidi serta pembangunan rumah susun guna menopang kesejahteraan para buruh yang belum mempunyai tempat tinggal pribadi, khususnya di wilayah Banjaran dan Pameungpeuk.

Langkah penyediaan fasilitas tempat tinggal tersebut dinilai sebagai hak mendasar bagi setiap buruh. Peluang ini diselaraskan dengan agenda perumahan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat.

"Tentunya pemerintah melalui programnya Pak Presiden, tiga juta rumah, ini kita harus bisa nangkap. Dan saya siap untuk melakukan, memfasilitasi dalam rangka ketersediaan rumah,” ujar Bupati Bandung Dadang Supriatna setelah menggelar pertemuan bersama jajaran pengurus Forum Human Resources Development (HRD) Kabupaten Bandung di Kantor Bupati, Soreang.

Pertemuan tersebut dimanfaatkan sebagai wadah silaturahmi kepengurusan anyar Forum HRD sekaligus mempererat sinergi antara otoritas daerah dan sektor industri. Kemitraan ini ditujukan untuk membenahi tata kelola sumber daya manusia serta mendongkrak penyerapan tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Dadang yang akrab disapa KDS menaruh harapan besar agar Forum HRD mampu menjaga iklim daerah tetap kondusif, mendampingi pemulihan usaha yang sempat goyah, serta mempertahankan keberlanjutan investasi.

“Dengan hadirnya Forum HRD, insyaallah Forum HRD bisa membantu untuk memulihkan kembali perusahaan-perusahaan yang tentunya hampir sempat terpuruk, bisa bangkit kembali, sehingga investasi bisa berlanjut dan berkembang,” ucapnya.

Pemerintah daerah sendiri mematok sasaran penciptaan minimal 10.000 lapangan kerja dan wirausahawan baru setiap tahun. Pengelola personalia di tiap korporasi diajak berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah agar penyiapan keahlian para calon pekerja berjalan lebih presisi. Di samping itu, perekrutan warga ber-KTP Kabupaten Bandung diminta menjadi prioritas utama.

"Saya berharap tenaga kerja ini dengan memasukkan tenaga kerja lokal, baik yang khusus atau asli orang Kabupaten Bandung," ujarnya.

Guna mendukung peningkatan keterampilan calon pekerja, Pemkab Bandung mempersilakan asosiasi HRD mendayagunakan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK). Lembaga pelatihan milik pemerintah daerah tersebut menyediakan materi vokasi yang mencakup sektor bengkel, otomotif, penguasaan bahasa, komputer, hingga teknologi digital.

“Kalau seandainya Forum HRD mau menggunakan BLK, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan masing-masing, tinggal komunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Nanti bisa rekrut, bisa latih dulu,” ujar KDS.

Para praktisi HRD diminta menyampaikan secara terperinci profil keahlian, sarana praktik, maupun jumlah kebutuhan pegawai kepada Dinas Ketenagakerjaan agar instrumen pendukung pelatihan dapat disediakan pemerintah.

“Boleh, silakan. Nanti akan saya siapkan untuk alat-alatnya sehingga nanti pas masuk kepada perusahaan itu sudah siap pakai,” tegas KDS.

Merespons tawaran kemitraan tersebut, Ketua Umum Forum HRD Aheng Herwinto menerangkan kepengurusan periode baru ini memfokuskan kinerjanya pada pembenahan internal serta penguatan posisi tawar organisasi sebagai mitra strategis Dinas Ketenagakerjaan.

“Intinya dua poin, pertama konsolidasi dulu di internal, yang keduanya, supaya organisasi ini ke depan lebih eksis lagi di Kabupaten Bandung, lebih baik lagi dari yang sebelumnya,” ujarnya.

Aheng menegaskan kesiapan lembaganya untuk ikut mendorong terciptanya ekosistem usaha dan iklim penanaman modal yang semakin kompetitif di Kabupaten Bandung.

Sumber: Pojok Satu