- Pemkab Bandung menggelar Pilkades digital tiga gelombang pada 2027 hingga 2031 untuk 270 desa
- Sistem pemungutan suara elektronik diperkirakan selesai dalam dua hingga tiga jam per TPS
- DPMD Kabupaten Bandung telah mengumpulkan 270 kades dan para camat pada 13-14 November 2026 untuk menyamakan persepsi regulasi
WartaPurwakarta - Pemerintah Kabupaten Bandung menjadwalkan agenda pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak berbasis digital yang terbagi ke dalam tiga tahapan kurun 2027 hingga 2031. Penggunaan skema ini diarahkan untuk mendongkrak efektivitas, keterbukaan, serta akuntabilitas penghitungan suara masyarakat.
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengemukakan di Bandung, Sabtu, implementasi pemungutan suara elektronik (e-voting) sanggup memangkas durasi rekapitulasi perolehan suara sembari menjamin kerahasiaan pemilih tetap terlindungi seutuhnya.
"Jadi, kerahasiaan setiap pemilih sangat dijaga. Tidak serta-merta ketika seseorang memilih calon A, kemudian pilihannya langsung terlihat. Tidak seperti itu," katanya.
Menurut penuturan Dadang, pemungutan suara digital diperkirakan tuntas dalam rentang dua sampai tiga jam. Kecepatan proses tersebut dipengaruhi oleh banyaknya daftar pemilih serta kesiapan piranti di tiap-tiap tempat pemungutan suara (TPS).
"Adapun perangkat yang dibutuhkan meliputi tablet, bilik suara, pemindai (scanner), dan printer untuk mendukung proses pemungutan serta penghitungan suara secara elektronik," ujarnya menambahkan.
Menyadari tingkat pemahaman aparatur desa mengenai mekanisme digital masih harus ditingkatkan, sosialisasi terus diperkuat oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan Pilkades elektronik ini mencakup 270 desa yang dibagi secara berkala: gelombang pertama pada 2027 melibatkan 199 desa di 30 kecamatan, gelombang kedua pada 2029 menyasar 49 desa di 24 kecamatan, dan gelombang penutup pada 2031 menjangkau 22 desa di 17 kecamatan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Terkait persiapan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung telah menggelar pembekalan selama dua hari pada 13-14 November 2026. Acara tersebut mengikutsertakan 270 kepala desa, jajaran camat, serta aparatur pemerintah daerah guna menyelaraskan pemahaman teknis, regulasi, tata kelola administrasi, dan wewenang penyelenggara.
Penerapan metode pemungutan suara elektronik di tingkat desa ini bersandar pada payung hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 serta arahan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemkab Bandung menargetkan seluruh rangkaian di 270 desa berjalan tertib dengan topangan kesiapan peranti teknologi, regulasi, berkas administrasi, dan kecakapan sumber daya manusia.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat