- Kabupaten Karawang memperoleh penghargaan Terbaik II kategori Komitmen Anti Kecurangan pada INAHAFF 2026
- Penghargaan diserahkan oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar di Hotel Shangri-La Jakarta pada 18 November 2026
- Bupati Aep Syaepuloh menegaskan anggaran kesehatan harus dimanfaatkan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat
WartaPurwakarta - Kabupaten Karawang berhasil membawa pulang penghargaan Terbaik II untuk kategori Komitmen Anti Kecurangan pada gelaran The 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) 2026. Apresiasi tersebut diterima langsung oleh Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, dalam seremoni yang digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026).
Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar, didampingi jajaran direksi BPJS Kesehatan. Pengakuan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kesungguhan Pemkab Karawang dalam mewujudkan layanan kesehatan yang bebas dari praktik kecurangan.
Upaya yang ditempuh pemerintah daerah setempat antara lain mengawal pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar sesuai regulasi, serta memastikan alokasi anggaran di sektor kesehatan benar-benar menyasar kebutuhan warga.
Aep Syaepuloh menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan buah kerja kolektif seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Karawang. Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekadar prestasi, melainkan juga menjadi pengingat bagi segenap aparatur daerah untuk terus menjaga keterbukaan dan mengoptimalkan fungsi pengawasan.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap program dan anggaran kesehatan benar-benar dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk kepentingan masyarakat," ujar Aep.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Bupati Karawang juga menekankan bahwa upaya pencegahan kecurangan di bidang layanan kesehatan menuntut pengawasan yang berkesinambungan serta pelibatan berbagai elemen. Oleh karena itu, Pemkab Karawang bertekad memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan demi menjaga tata kelola serta mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Sumber: Pojok Satu