Poin Penting
  • Pemkab Subang mendata ulang dan menertibkan aset daerah berupa tanah yang digunakan masyarakat maupun pelaku usaha
  • Pengguna lahan milik pemda diwajibkan membayar sewa sesuai aturan termasuk partai politik
  • Pengelolaan mandiri kawasan Pondok Bali dijadikan bukti bahwa pemanfaatan langsung dapat menghasilkan pendapatan lebih besar dibanding sewa

WartaPurwakarta - Upaya mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) terus dipacu Pemerintah Kabupaten Subang lewat penataan ulang tata kelola aset milik daerah. Langkah penertiban ini mencakup inventarisasi ulang, penertiban izin penggunaan, hingga evaluasi skema pemanfaatan aset yang selama ini dinilai belum menyumbang penerimaan secara optimal.

Dalam sebuah sesi wawancara, Bupati Subang mengungkapkan bahwa wilayahnya menyimpan kekayaan aset yang sangat berpotensi menyokong kas daerah, khususnya berupa lahan yang kini ditempati berbagai elemen, mulai dari kalangan usaha hingga kelompok masyarakat. Menurutnya, pemanfaatan tanah pemerintah harus dikelola secara lebih tertib, di mana setiap pengguna wajib menaati aturan yang berlaku, termasuk kewajiban menyetor sewa.

“Potensi tanah kita itu banyak di kota ini. Ada yang dipakai kelompok masyarakat, ada yang dipakai usaha,” ujar Bupati dalam wawancara tersebut.

Menindaklanjuti hal itu, Pemerintah Kabupaten Subang telah melayangkan surat kepada sejumlah entitas pemakai aset agar segera menuntaskan kewajiban mereka. Sikap tegas diambil agar tidak ada lagi pihak yang menempati lahan pemda secara cuma-cuma tanpa kejelasan pembayaran.

Menurut Bupati, potensi penerimaan dari aset bernilai kecil sekalipun tidak boleh diabaikan. Akumulasi dari seluruh pungutan tersebut dipandang mampu memberikan suntikan dana yang signifikan bagi kas daerah.

Ia mencontohkan lahan milik Pemda Subang yang ditempati Partai Golkar dengan nilai sewa Rp5 juta per tahun. Dirinya menegaskan tetap menunaikan pembayaran sewa tersebut kendati berstatus sebagai kepala daerah. Ketentuan serupa diberlakukan merata kepada seluruh pihak tanpa perlakuan istimewa.

“Walaupun dipakai oleh kelompok masyarakat atau partai, tetap harus bayar sewa,” tegasnya dalam wawancara.

Sorotan khusus juga diarahkan pada kawasan wisata Pondok Bali. Bupati membeberkan bahwa hasil penilaian atau appraisal untuk tarif sewa kawasan tersebut sebelumnya berada di angka kisaran Rp350 juta per tahun. Kendati demikian, pendekatan berbeda diambil Pemkab Subang dengan menguji coba pengelolaan kawasan tersebut secara langsung melalui unit kerja pemerintah daerah.

Lewat pola pengelolaan mandiri tersebut, penerimaan yang masuk dilaporkan telah menembus sekitar Rp50 juta dalam kurun tiga hingga empat bulan. Bahkan, pada bagian lain keterangannya, perolehan itu disebut menyentuh hampir Rp400 juta dalam tempo tiga bulan.

Keberhasilan ini memperkuat pandangan Bupati bahwa pengelolaan aset secara langsung berpeluang mendatangkan pemasukan jauh lebih besar ketimbang sekadar melepasnya lewat sistem sewa kepada pihak lain.

“Jangan lihat Rp60 juta, jangan lihat Rp30 juta, tapi lihat semuanya yang ada di sini itu kalau dikalikan bisa setidaknya membantu kita,” katanya.

Saat ini, fokus Pemkab Subang bukan sebatas melihat besaran nominal dari satu objek semata, melainkan mencari formula tata kelola yang tepat agar seluruh portofolio aset daerah mampu menghadirkan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat