Poin Penting
  • Sebanyak 5.100 petak KJA ilegal di Waduk Jatigede akan ditertibkan secara bertahap selama tiga tahun
  • Pemkab Sumedang menyiapkan program pariwisata, peternakan, pertanian, dan pelatihan kerja sebagai alternatif mata pencaharian
  • Target penertiban tahap pertama pada 2026 mencapai sekitar 1.000 petak KJA

WartaPurwakarta - Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tengah mempersiapkan berbagai opsi penghidupan baru bagi para pembudidaya ikan di keramba jaring apung (KJA) Waduk Jatigede yang bakal terdampak rencana penertiban sekitar 5.100 petak KJA ilegal. Langkah ini ditempuh agar kesinambungan pendapatan warga tetap terjaga pascapenertiban.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengungkapkan pada Rabu bahwa pihaknya memfasilitasi perpindahan profesi warga melalui sejumlah program, meliputi pengembangan usaha, pelatihan keterampilan, serta penguatan sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata di kawasan sekitar waduk.

"Prinsipnya, dengan adanya bendungan ini, jangan sampai muncul kemiskinan baru. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memfasilitasi masyarakat agar dapat beralih profesi dan memperoleh sumber penghidupan yang berkelanjutan," ujarnya.

Dony menjelaskan bahwa penyiapan alternatif ekonomi menjadi kebutuhan mendesak seiring dengan rencana penertiban KJA yang akan dijalankan secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun. Dengan skema tersebut, warga yang selama ini mengandalkan penghasilan dari budidaya ikan diharapkan tetap memiliki akses terhadap pekerjaan dan sumber pendapatan lain.

Salah satu strategi utama yang disiapkan adalah menjadikan Waduk Jatigede sebagai kawasan wisata baru. Pemkab Sumedang berencana memperkuat aksesibilitas, amenitas atau fasilitas pendukung, serta atraksi wisata guna membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat. Di samping sektor pariwisata, dukungan berupa program peternakan dan pertanian juga telah digulirkan untuk memperluas pilihan mata pencaharian warga di luar aktivitas budidaya ikan menggunakan KJA.

Selain itu, pemkab akan menyelenggarakan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dengan berbagai bidang keterampilan, mulai dari menjahit, pengolahan makanan, hingga kompetensi yang dibutuhkan untuk mengakses peluang kerja di Jepang sesuai minat dan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Komandan Satgas Citarum Harum Kolonel Inf. Yanto Kusno Hendarto memaparkan bahwa penertiban KJA dilaksanakan bersama Perum Jasa Tirta II (PJT II) serta instansi terkait. Pada tahap awal di tahun 2026, sekitar 1.000 petak ditargetkan untuk ditertibkan sebelum seluruhnya dituntaskan dalam waktu tiga tahun.

"Dari catatan, terdapat kurang lebih 1.277 unit atau hampir 5.100 petak KJA. Karena itu, kami dari Kodam III/Siliwangi bekerja sama dengan PJT II akan melakukan penertiban secara bertahap. Tahun ini kami menargetkan sekitar 1.000 petak ditertibkan, kemudian dalam kurun waktu tiga tahun seluruhnya akan kami nolkan," ujar Yanto.

Rencana penertiban yang dijadwalkan dimulai pada akhir 2026 itu bertujuan menjaga kualitas air sekaligus mempertahankan fungsi strategis Waduk Jatigede, yang juga menyimpan potensi besar bagi pengembangan ekonomi kawasan sekitarnya.

Dony menyampaikan harapannya agar proses penertiban dapat berjalan beriringan dengan kesiapan sumber penghidupan alternatif sehingga warga terdampak tidak kehilangan akses terhadap pekerjaan dan peluang usaha.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat