Poin Penting
  • Evaluasi pemerintahan digital Kota Bogor digelar bersama asesor KemenPANRB pada 22 September 2026
  • Nilai SPBE Kota Bogor meningkat dari 2,91 pada 2018 menjadi 4,08 pada 2024
  • Kota Bogor memiliki 839 layanan digital, 282 aplikasi, 65 lokasi wifi publik, dan 169 titik CCTV terintegrasi

WartaPurwakarta - Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim membuka Evaluasi Kinerja Pemerintahan Digital Kota Bogor Tahun 2026 bersama Asesor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Selasa (22/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Dedie menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Bogor untuk menjadikan pemerintahan digital sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kota Bogor tengah mempersiapkan diri dan berusaha konsisten menjadikan pemerintahan digital sebagai basis penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Tujuannya agar pemerintah betul-betul bisa maksimal dalam melayani masyarakat,” ujar Dedie Rachim.

Ia menyebut digitalisasi menjadi salah satu unsur penting dalam peningkatan mutu pelayanan publik. Karena itu, Pemkot Bogor tidak hanya memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), tetapi juga menyiapkan penerapan pemerintahan digital secara lebih luas.

Kota Bogor telah mengikuti penilaian SPBE sejak 2018. Berdasarkan evaluasi tersebut, nilai SPBE daerah itu terus mengalami kenaikan, dari 2,91 pada 2018 menjadi 4,08 pada 2024.

“Pemkot Bogor secara serius mempersiapkan bukan hanya SPBE, tetapi juga transformasi menuju pemerintahan digital,” jelas Dedie Rachim.

Hingga kini, Pemkot Bogor memiliki 839 layanan digital dan 282 aplikasi yang dimanfaatkan di lingkungan pemerintahan. Infrastruktur pendukung lainnya mencakup 65 lokasi wifi publik serta 169 titik CCTV yang telah terintegrasi.

Penataan infrastruktur juga dilakukan terhadap kabel utilitas udara dengan memindahkannya ke dalam box utilitas. Dalam tiga tahun terakhir, kabel utilitas yang diturunkan mencapai kurang lebih 36 kilometer.

Dedie mengatakan pengembangan infrastruktur digital akan terus diperluas, termasuk melalui penambahan kamera pengawas di sejumlah lokasi.

“Kami akan coba melengkapi CCTV setiap 100 meter bekerja sama dengan APJATEL. Penambahan panjang jalan untuk penurunan kabel terus dilakukan sampai seluruh area dari total hampir 127 kilometer di Kota Bogor dapat tertata,” katanya.

Di sisi layanan, Pemkot Bogor telah mengoperasikan Bogor Single Window. Platform tersebut ditujukan untuk memudahkan perangkat daerah dan masyarakat dalam mengakses layanan.

Pemkot Bogor juga menargetkan pembangunan Command Centre Bogor selesai tahun ini. Fasilitas itu nantinya dikelola dengan melibatkan sembilan perangkat daerah.

Penguatan pemerintahan digital turut dilakukan melalui kerja sama lintas instansi. Salah satunya dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor untuk meng-overlay peta digital wilayah Kota Bogor yang mencakup hampir 290 ribu bidang tanah dengan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selain itu, sinkronisasi data dilakukan bersama sejumlah lembaga, di antaranya Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan BPJS. Pemkot Bogor juga menjalankan verifikasi lapangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar data yang digunakan lebih lengkap, valid, komprehensif, dan mutakhir.

Asesor KemenPANRB, Anak Agung Kompiang Oka Sudana, mengapresiasi pelaksanaan pemerintahan digital di Kota Bogor. Menurutnya, pemerintahan digital merupakan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh yang dilaksanakan dengan memanfaa

Sumber: Bogor Daily - Jawa Barat