- Penerapan QRIS di titik parkir Kota Bogor telah mencapai 71 persen atau 91 dari seluruh titik yang terdata
- Pemkot Bogor menargetkan penambahan hingga 300 titik parkir baru pada tahun depan
- Potensi penerimaan dari sektor parkir dikaji berada di kisaran Rp10 miliar hingga Rp11,5 miliar berdasarkan tiga sumber data berbeda
WartaPurwakarta - Pemerintah Kota Bogor mengintensifkan peralihan sistem pembayaran parkir ke metode nontunai berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai strategi menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor retribusi dan pajak parkir. Langkah ini mencakup seluruh juru parkir (jukir) yang beroperasi di wilayah Kota Bogor.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengungkapkan perkembangan tersebut seusai memimpin rapat persiapan optimalisasi retribusi parkir di Balai Kota Bogor, Jumat (9/10/2026). Menurut dia, distribusi QRIS kepada para jukir sudah menjangkau 91 titik parkir atau setara 71 persen dari keseluruhan lokasi yang tercatat.
"Dari hasil rapat ketiga persiapan optimalisasi retribusi parkir ini, dari 115 titik lama, kini teridentifikasi penambahan 35 titik baru dan 15 titik parkir malam. Pembagian QRIS saat ini sudah mencapai 71 persen, sehingga 91 titik parkir di Kota Bogor sudah menerapkan sistem QRIS," ujar Jenal Mutaqin, Jumat (9/10).
Meskipun digitalisasi terus didorong, pemerintah kota tetap membuka opsi pembayaran tunai bagi warga yang menghadapi hambatan teknis. Jenal menegaskan, masyarakat yang tidak memiliki ponsel pintar atau kesulitan mengakses layanan digital masih diperkenankan membayar secara tunai, asalkan tarif yang dikenakan sesuai ketentuan resmi.
"Apakah warga tidak bisa bayar tunai? Bagi yang memang terkendala, tidak punya ponsel, atau tidak ada QRIS, pembayaran cash masih diperbolehkan. Syaratnya, tarif harus sesuai ketentuan, yakni Rp3.000 untuk sepeda motor dan Rp4.000 untuk mobil pada jalur non-progresif," tegasnya.
Selain penerapan QRIS, rapat koordinasi tersebut juga membahas rencana pembagian seragam baru dan kartu identitas (ID card) resmi untuk para jukir. Mekanisme bagi hasil antara pemerintah kota dan juru parkir pun terus dibenahi guna menjamin transparansi sekaligus memangkas jalur birokrasi penyetoran dana retribusi.
"Secara data yang kami terima, hari ini setoran dari jukir disalurkan langsung ke rekening kas bendahara atau RSUD Kota Bogor tanpa melalui perantara komandan regu (danru) maupun koordinator. Kita hindari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk potensi kebocoran yang sebelumnya sempat saya temukan sendiri saat uji petik di lapangan," kata Jenal.
Guna mewujudkan rencana tersebut, Pemkot Bogor akan mengumpulkan sekitar 120 koordinator dari total 508 juru parkir se-Kota Bogor pada pertengahan Oktober 2026. Dalam agenda itu, seragam resmi, ID card, serta barcode QRIS personal akan diserahkan kepada setiap jukir dengan dukungan langsung dari Bank BJB. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana edukasi digitalisasi secara lebih luas kepada masyarakat.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Berkaitan dengan potensi penerimaan daerah dari sektor parkir, Jenal memaparkan adanya perbedaan angka di antara tiga sumber kajian. Inspektorat mencatat potensi senilai Rp11,5 miliar, sementara hasil uji petik lapangan dan data internal dinas masing-masing menunjukkan angka Rp10 miliar. Untuk memperoleh hitungan yang lebih akurat, pemerintah kota mengalokasikan anggaran bagi konsultan independen dan menggandeng praktisi ahli dari Malang agar pemetaan potensi di setiap titik parkir bisa dilakukan secara menyeluruh.
"Target kita dari 115 titik yang ada sekarang akan bertambah 35 titik, dan target jangka panjang mencapai 300 titik parkir baru di tahun depan dengan melibatkan aparat wilayah. Langkah dan satu-satunya cara adalah
Sumber: Bogor Daily - Jawa Barat