- Pemkot Bogor mengintegrasikan data transaksi parkir secara real-time untuk mencegah kebocoran PAD
- Tiga lokasi potensial parkir jam malam ditetapkan yakni Alun-Alun Kota Bogor, Jalan Sudirman, dan Pandu Raya
- Target retribusi parkir dinaikkan dari Rp4 miliar tahun ini menjadi Rp11 miliar pada tahun depan
WartaPurwakarta - Pemerintah Kota Bogor memperkuat komitmennya untuk menggarap potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perparkiran melalui penerapan sistem digital. Langkah ini ditempuh guna menekan potensi kebocoran penerimaan yang selama ini menjadi tantangan dalam pengelolaan parkir di kota jasa tersebut.
Salah satu strategi utama yang didorong adalah pengintegrasian seluruh data transaksi parkir secara real-time, mencakup parkir swasta dan parkir tepi jalan umum. Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan pandangannya terkait hal ini saat memberikan pendapat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perparkiran dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor, Rabu (14/10) lalu.
"Integrasi data transaksi secara real-time, baik dari parkir swasta maupun parkir tepi jalan umum, penting untuk memudahkan rekonsiliasi penerimaan daerah sekaligus mencegah kebocoran pendapatan daerah dari perpakiran," kata Dedie.
Dedie menekankan bahwa pengelolaan parkir membutuhkan dukungan sistem informasi yang saling terhubung. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah daerah dapat memantau setiap transaksi sekaligus mempermudah proses pencocokan data penerimaan.
Penguatan digitalisasi pembayaran juga menjadi perhatian, meliputi pemanfaatan QRIS, kartu elektronik, hingga sensor otomatis. Seluruh teknologi itu, menurut Dedie, perlu ditopang oleh tata kelola yang transparan agar pengelolaan parkir berlangsung tertib dan akuntabel.
Tak hanya soal sistem pembayaran, Pemkot Bogor menilai aturan perparkiran juga harus mencakup aspek manajemen lalu lintas, pelayanan publik, standar teknis, perizinan, pembinaan, serta penertiban. Pengaturan tersebut perlu diselaraskan dengan ketentuan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa parkir dan retribusi parkir sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta perubahannya.
Profesionalisme juru parkir turut disoroti. Dedie menegaskan perlunya pengaturan mekanisme rekrutmen dan penggajian petugas agar mereka mampu menjalankan tugas secara profesional. Penataan lokasi parkir juga menjadi agenda penting, termasuk penetapan kawasan pengendalian parkir di titik rawan kemacetan atau lokasi dengan bangkitan lalu lintas tinggi. Penyediaan fasilitas park and ride yang terkoneksi dengan transportasi massal ikut masuk dalam pembahasan.
Di sisi lain, Pemkot Bogor mulai mengincar sejumlah titik untuk penerapan parkir jam malam. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mengungkapkan, sedikitnya tiga lokasi dinilai memiliki potensi besar untuk menerapkan skema tersebut.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Misalnya, Alun-Alun Kota Bogor, Jalan Soedirman, dan Pandu Raya," ungkap Jenal.
Ketiga kawasan itu masuk dalam pembahasan awal karena memiliki aktivitas parkir yang cukup tinggi. Meski demikian, proses pendataan titik parkir yang akan tercakup dalam skema parkir jam malam masih berlangsung. Jenal menargetkan seluruh pendataan selesai pada pertengahan November.
Penerapan parkir jam malam merupakan bagian dari upaya Pemkot Bogor memaksimalkan PAD dari retribusi parkir. Jenal bahkan memasang target kenaikan yang cukup ambisius. Bila tahun ini target retribusi parkir berada di angka Rp4 miliar, tahun depan Pemkot Bogor membidik capaian hingga Rp11 miliar.
Sumber: Bogor Daily - Jawa Barat