- Pendapatan miskin turun menjadi 25.965 orang (4,20%) pada Maret 2025
- Industri pengolahan sumbang 44,83% PDRB Kota Cimahi tahun 2024
- Wali Kota Ngatiyana tekankan sinergi lintas sektor dan pembaruan data untuk program tepat sasaran
WartaPurwakarta - Pemerintah Kota Cimahi memperkuat upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui serangkaian inisiatif, antara lain pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan bagi usaha produktif, dengan tujuan mempercepat penurunan angka kemiskinan pada tahun 2026.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyampaikan pada Rabu di kantor pemerintah kota bahwa strategi penanggulangan kemiskinan harus berfokus pada peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi warga, sehingga ketergantungan pada bantuan sosial dapat diminimalkan.
"Bantuan juga tidak hanya berfokus pada jaring pengaman sosial (karitatif). Tetapi harus berorientasi pada pelatihan, pembukaan lapangan kerja, dan dukungan usaha produktif," tegasnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Cimahi mencapai 25.965 orang atau 4,20 persen, menurun sebanyak 1.036 orang dibandingkan dengan data Maret 2024.
Sektor industri pengolahan menjadi kontributor utama perekonomian kota, mencatat 44,83 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berbasis harga berlaku pada 2024. Potensi tersebut diharapkan dapat dimaksimalkan lewat pengembangan UMKM, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta perluasan akses pasar bagi kelompok berpenghasilan rendah.
Ngatiyana menambahkan bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan koordinasi antar perangkat daerah, khususnya dinas sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, perumahan, dan infrastruktur, agar program pemberdayaan selaras dengan kebutuhan penduduk.
"Karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri atau berjalan sektoral," ujarnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Pemerintah kota juga menekankan pentingnya verifikasi dan pembaruan data secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan sosial serta program pemberdayaan tepat sasaran dan melindungi privasi penerima manfaat.
Ngatiyana mengharapkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku swasta, dan lembaga masyarakat dapat memperluas kesempatan kerja serta usaha produktif, sehingga penurunan kemiskinan menjadi berkelanjutan dan meningkatkan kemandirian ekonomi warga.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat