- Pemprov Jawa Barat menganggarkan Rp112 miliar melalui APBD Perubahan untuk premi Asuransi Aing
- Program menyasar satu juta kepala keluarga dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah kabupaten/kota
- Pendaftaran gratis dapat dilakukan lewat Sapawarga atau Hotline Jabar 0821-2603-0038
WartaPurwakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sekitar Rp112 miliar dalam APBD Perubahan untuk membiayai premi program perlindungan sosial Asuransi Aing.
Pembayaran premi dalam program tersebut akan didukung pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Besaran dana yang disiapkan masing-masing daerah tidak sama karena mengikuti jumlah warga penerima manfaat yang mengajukan pendaftaran.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Mas Adi Komar menyebut sasaran Asuransi Aing mencapai satu juta kepala keluarga.
“Di APBD Perubahan sekitar Rp 112 miliar untuk provinsi, dan kabupaten/kota juga yang terdapat penerima manfaat. Jadi penerima manfaatnya satu juta kepala keluarga,” kata Adi, Senin (21/9/2026).
Warga dapat mengajukan diri melalui aplikasi Sapawarga maupun kanal Hotline Jabar di nomor 0821-2603-0038. Pendaftar cukup menyiapkan NIK, data KTP, nomor kontak pribadi serta keluarga, dan keterangan mengenai pekerjaan utama atau sampingan.
Mekanisme itu disediakan agar pekerja informal yang terkendala kepemilikan ponsel pintar atau penggunaan teknologi tetap dapat mengakses program tersebut. Pendaftaran juga dapat dilakukan melalui bantuan pihak lain.
“Kalau ada warga yang mau mendaftarkan tapi terkendala dengan perangkat atau penggunaannya, pendaftaran bisa diwakilkan oleh orang lain. Misalkan oleh anaknya, orang tua, ketua RT, RW, atau kepala desa,” terangnya.
Pemprov Jabar memastikan tidak ada pungutan dalam seluruh proses pengajuan Asuransi Aing. Setelah permohonan diterima, data akan diperiksa dan disahkan oleh tim yang melibatkan Diskominfo Jawa Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, serta BPJS Ketenagakerjaan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Adi meminta masyarakat memanfaatkan layanan tersebut untuk memperoleh jaminan perlindungan kerja dari pemerintah daerah.
“Yang pasti, pendaftaran ini tidak dipungut biaya. Setelah diajukan, kami bersama tim dari Disnakertrans dan BPJS Ketenagakerjaan akan langsung memproses verifikasi dan validasi datanya,” tutupnya.
Sumber: Harapan Rakyat