Poin Penting
  • Pemprov Jabar menargetkan seluruh anak tidak sekolah tertangani secara tuntas pada 2028
  • Sebanyak 183.441 dari 544.947 anak tidak sekolah telah tervalidasi per 8 November 2026
  • Jalur pendidikan nonformal disiapkan bagi anak yang terkendala waktu akibat membantu perekonomian keluarga

WartaPurwakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggeber program penanganan anak tidak sekolah dengan mematok target penuntasan menyeluruh paling lambat pada 2028. Program pemulihan hak pendidikan ini menyasar kelompok usia 5 hingga 18 tahun, baik mereka yang belum pernah masuk sekolah, terhenti di tengah jalan, maupun tidak meneruskan ke jenjang berikutnya.

Berdasarkan pemutakhiran data per 8 November 2026, Dinas Pendidikan Jawa Barat telah menuntaskan verifikasi dan validasi terhadap 183.441 anak. Angka tersebut setara dengan 33,36 persen dari total temuan data awal yang menghimpun 544.947 anak.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan tidak ada satu pun warga usia sekolah yang tertinggal dari sistem pendidikan.

"Tidak boleh ada anak Jawa Barat yang tidak sekolah, belum pernah sekolah, putus sekolah, maupun tidak melanjutkan. Semua anak Jawa Barat harus sekolah," ujar Herman, dikutip dari laman resmi Dinas Pendidikan Jawa Barat, Rabu (11/11/2026).

Guna merealisasikan target bebas anak tidak sekolah dalam dua tahun ke depan, Herman menekankan pentingnya pendekatan yang lentur dan kolaboratif. Pemprov Jabar tidak memaksakan seluruh anak kembali ke bangku sekolah formal, melainkan turut menyiapkan jalur nonformal lewat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Skema ini menjadi solusi bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan waktu, seperti mereka yang harus ikut membantu perekonomian keluarga.

"Kalau anak membantu orang tua, bukan berarti pendidikannya harus berhenti. Kita edukasi orang tua dan anaknya. Bisa melalui pendidikan kesetaraan Paket A, B, atau C dengan waktu belajar yang lebih fleksibel," jelasnya.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menerangkan bahwa proses validasi faktual di lapangan menjadi pijakan krusial dalam program ini. Langkah pemeriksaan mendalam dilakukan lantaran data mentah yang tercatat belum tentu menggambarkan realitas sebenarnya di lapangan.

Oleh karena itu, Disdik Jabar terus menyisir sisa data anak yang belum diverifikasi agar intervensi pendidikan, baik melalui pengembalian ke sekolah formal maupun program kesetaraan, dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Sumber: Pojok Satu