Poin Penting
  • Program Jabar Sakola 2026 meliputi empat skema bantuan
  • Sasaran siswa SMA, SMK, SLB dari keluarga desil 1 yang belum terlayani PIP/PKH
  • Penetapan penerima memakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

WartaPurwakarta - Program Jabar Sakola (PJS) kembali dihadirkan pada tahun 2026 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai upaya menurunkan angka putus sekolah. Inisiatif ini mencakup empat model bantuan yang masing‑masing memiliki kriteria penerima berbeda, menargetkan pelajar SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang mengalami kendala biaya.

Kepala UPTD Tikomdik Disdik Jabar, Mohammad Ibrahim, menjelaskan bahwa Jabar Sakola merupakan pengembangan dari program beasiswa yang pernah dijalankan sebelumnya. Ia menambahkan bahwa proses seleksi penerima bantuan didasarkan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menilai tingkat kesejahteraan keluarga, termasuk pengelompokan desil.

"Harapan kami, melalui kesempatan ini kita semua dapat memahami dan melaksanakan program kebijakan Gubernur ini dengan sebaik‑baiknya. Sehingga, bantuan pendidikan benar‑benar dirasakan oleh siswa yang membutuhkan," ujar Ibrahim.

Empat skema yang disiapkan antara lain:

1. **Jabar Sakola Personal** – Ditujukan bagi siswa yang berasal dari keluarga berstatus desil 1, tidak menerima bantuan PIP maupun PKH, dan memerlukan dukungan untuk kebutuhan dasar sekolah seperti seragam, buku, serta transportasi.
2. **Jabar Sakola Operasional** – Menyasar biaya operasional sekolah bagi peserta didik yang masih membutuhkan bantuan setelah menerima bantuan personal.
3. **Jabar Sakola Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK)** – Memberikan bantuan kepada siswa yang bersekolah di institusi swasta yang telah menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi.
4. **Jabar Sakola Mitra Industri** – Menyediakan dukungan pendidikan bagi pelajar yang terhubung dengan program pelatihan atau magang di industri mitra.

Seluruh skema dirancang untuk memperluas jangkauan bantuan kepada siswa yang belum tercakup dalam Program Indonesia Pintar (PIP) atau Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah berharap, dengan variasi bantuan yang disesuaikan latar belakang dan kebutuhan masing‑masing siswa, tidak ada anak yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah karena faktor ekonomi.

Sumber: Pojok Satu