- Pemprov Jabar sedang memproses surat edaran larangan penggunaan vape bagi seluruh ASN termasuk PNS, PPPK, dan pegawai non-ASN
- Kepala BKD Jabar Dedi Supandi menyebut surat edaran tersebut sedang dikaji bersama Biro Hukum Pemprov Jabar
- Kebijakan ini beriringan dengan terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang mengharamkan penggunaan, produksi, dan perdagangan vape per 6 November 2026
WartaPurwakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang menggodok aturan yang melarang seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah untuk menggunakan rokok elektrik atau vape. Larangan itu akan mencakup PNS, PPPK, hingga pegawai non-ASN.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat, Dedi Supandi, mengungkapkan bahwa surat edaran mengenai larangan tersebut kini tengah dikaji bersama Biro Hukum Pemprov Jabar. Sosialisasi awal pun disebut sudah berjalan melalui berbagai saluran publikasi.
"Yang jelas, kalau pemerintah ataupun lembaga institusi sudah mengatakan melarang, kita pun sebagai ASN pasti melakukan larangan. Sebetulnya rencana surat edaran terkait hal itu sudah diterbitkan," ujar Dedi, sebagaimana dikutip dari laman detikJabar, Jumat (13/11/2026).
Langkah Pemprov Jabar ini berkaitan erat dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang resmi dikeluarkan pada 6 November 2026. Dalam fatwa itu, MUI menetapkan keharaman atas penggunaan, produksi, maupun perdagangan vape, dengan alasan produk tersebut membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran narkotika.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sumber: TINTAHIJAU.com - Jawa Barat