- Pemprov Jabar menyiagakan pusat komando cadangan di Purwakarta dan Cirebon untuk mengantisipasi kelumpuhan akibat Sesar Lembang
- Gedung negara milik provinsi akan difasilitasi ruang operasional dan instrumen pemantauan bencana
- Kebutuhan anggaran sarana pendukung diajukan dalam pembahasan APBD 2027 bersama DPRD
WartaPurwakarta - Langkah antisipasi kelumpuhan birokrasi akibat ancaman gempa Sesar Lembang mulai diambil Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan mendirikan pos komando darurat di wilayah Cirebon dan Purwakarta. Keberadaan fasilitas ini ditujukan untuk menjaga kelancaran roda pemerintahan sekaligus kendali penanggulangan bencana apabila kawasan Bandung Raya mengalami dampak hebat.
Penetapan kedua daerah tersebut berpijak pada telaah awal yang memperlihatkan tingkat kerentanan lebih rendah terhadap dampak langsung pergerakan sesar aktif itu. Hal tersebut diutarakan Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman saat dimintai keterangan di Bandung, Rabu.
"Khusus di Cirebon dan Purwakarta yang berdasarkan kajian awal relatif lebih aman dari potensi dampak Sesar Lembang, Pak Gubernur meminta agar disiapkan command center sederhana," katanya.
Instruksi pendirian pos kendali di gedung negara milik pemprov di Purwakarta dan Cirebon datang langsung dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ruang operasional, peranti lunak pendukung, serta instrumen monitor bakal dipasang di sana guna mengambil alih penanganan darurat sewaktu-waktu kantor pusat di Bandung tidak dapat beroperasi.
"Pusat kendali tersebut perlu dilengkapi aplikasi dan ruang operasional yang dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan penanganan bencana. Dengan begitu, kantor pemerintah di Cirebon maupun Purwakarta dapat difungsikan sebagai pusat komando apabila diperlukan," ujarnya.
Penyusunan skenario kesinambungan penanganan bencana berskala besar ini memanfaatkan sejumlah aset perkantoran yang tersebar di wilayah Jawa Barat, meliputi Bandung, Bogor, Garut, Cirebon, dan Purwakarta.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki sejumlah kantor pemerintahan, termasuk di Bandung, Cirebon, Purwakarta, Bogor, dan Garut. Perlu dipastikan sarana pendukung yang dibutuhkan ketika bencana terjadi tersedia, termasuk alat berat dan perlengkapan lainnya," katanya.
Guna melengkapi kebutuhan perangkat teknologi informasi, instrumen pantau, dan sistem aplikasi tersebut, usulan alokasi anggaran tengah disusun pemerintah daerah untuk dibahas bersama DPRD pada skema APBD 2027.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Kita sudah membahas hal ini agar perencanaan dan penganggarannya dapat dipersiapkan, terutama karena sekarang kita memasuki pembahasan APBD 2027," ujar Herman.
Selain menyiapkan infrastruktur penunjang, Pemprov Jawa Barat mengintensifkan sosialisasi serta pembekalan mitigasi bagi masyarakat di zona rawan Sesar Lembang demi memperkecil potensi timbulnya korban jiwa.
"Yang tidak kalah penting adalah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara menyelamatkan diri ketika bencana terjadi. Minimal, masyarakat harus mampu menyelamatkan dirinya sendiri, keluarganya, dan orang lain di sekitarnya," katanya.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat