Poin Penting
  • Izin perumahan di Jabar disesuaikan dengan tingkat risiko banjir dan longsor
  • Pemerintah kabupaten/kota tetap berwenang mengeluarkan izin di zona aman
  • Kebijakan diharapkan jaga keselamatan warga sekaligus dorong pertumbuhan sektor properti

WartaPurwakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan pedoman baru untuk pemberian izin pembangunan perumahan, menekankan penyesuaian dengan tingkat bahaya banjir atau tanah longsor serta kepatuhan pada rencana tata ruang. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa langkah ini dimaksudkan memberi ruang bagi pembangunan hunian di area yang tidak terancam bencana, sementara lokasi yang rawan harus melewati prosedur yang lebih ketat.

Menurut Herman, kebijakan moratorium tidak bermaksud menghentikan seluruh proyek, melainkan mengarahkan proses pembangunan agar memperhitungkan kondisi lingkungan setempat. “Pak Gubernur menyampaikan bahwa bagi perumahan yang ada risiko banjir, ada risiko longsor jangan diberikan izin karena akan berdampak terhadap keselamatan masyarakat,” ujarnya saat pertemuan di Majalengka, Jawa Barat, pada hari Minggu.

Ia menambahkan, otoritas tingkat kabupaten atau kota tetap memiliki wewenang untuk memproses izin di wilayah yang tidak menunjukkan tanda bahaya. “Pak Gubernur memberikan koridor saja. Bagi perumahan-perumahan yang tidak ada risiko banjir, risiko longsor, saya kira kabupaten/kota punya otoritas untuk menindaklanjuti,” kata Herman.

Surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mengendalikan pembangunan perumahan sesuai dengan karakteristik wilayah masing‑masing. Pemerintah provinsi akan memantau pelaksanaan kebijakan ini agar selaras dengan arahan pemerintah pusat serta standar keselamatan.

Herman menegaskan bahwa sektor perumahan tetap menyumbang nilai ekonomi signifikan karena melibatkan tenaga kerja dan rantai pasok material bangunan. Ia memperkirakan setiap unit rumah memerlukan minimal tiga pekerja, belum termasuk ratusan jenis usaha yang menyediakan bahan konstruksi. “Sektor perumahan sektor potensial harus dipacu, tetapi jangan mengorbankan lingkungan, jangan mengorbankan keselamatan masyarakat,” pungkasnya.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat