Poin Penting
  • Pemkot Cirebon mengusulkan restrukturisasi tiga instansi daerah melalui revisi Perda Nomor 5 Tahun 2021
  • BKPSDM diusulkan naik kelas ke tipe B dan Disbudpar bertransformasi memayungi ekonomi kreatif
  • Regulasi kelembagaan BPBD bakal dialihkan ke peraturan daerah tersendiri dengan masa transisi maksimal satu tahun

WartaPurwakarta - Struktur kelembagaan tiga instansi di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, resmi diusulkan untuk dirombak melalui mekanisme legislasi di dewan perwakilan rakyat daerah setempat. Langkah perombakan tersebut ditempuh demi menyelaraskan kapasitas birokrasi dengan dinamika aturan terkini dan tuntutan mutu pelayanan publik.

Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengemukakan hal itu seusai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Cirebon pada Senin. Menurut dia, pembaruan formasi birokrasi menjadi kebutuhan mutlak agar tata kelola pemerintahan tetap relevan.

“Organisasi pemerintahan daerah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat,” kata Wali Kota Cirebon Effendi Edo usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Cirebon, Senin.

Pembaruan susunan satuan kerja itu dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2021. Salah satu poin penataan menyasar peningkatan status tipologi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dari semula tipe C menjadi tipe B.

Peningkatan kelas kelembagaan tersebut berkaitan dengan membengkaknya tanggung jawab dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN). Lingkup pekerjaan ini mencakup implementasi sistem merit, penerapan manajemen talenta, digitalisasi administrasi kepegawaian, hingga lonjakan jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Penataan perangkat daerah ini bukan semata-mata perubahan struktur administratif,” ujarnya.

Selain pada sektor kepegawaian, usulan perubahan menyasar nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dirancang berganti menjadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Peleburan fungsi ini ditujukan untuk memadukan ketiga urusan strategis tersebut dalam naungan satu dinas.

“Melalui perubahan itu, pemerintah daerah ingin menyediakan landasan organisasi bagi pengembangan potensi budaya, pariwisata, serta fasilitasi pelaku ekonomi kreatif di Kota Cirebon,” katanya.

Adapun rencana perubahan ketiga menyangkut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pembentukan serta mekanisme kerja instansi penanganan bencana ini rencananya bakal dipisahkan dan diatur lewat peraturan daerah khusus.

Edo menegaskan, pemisahan regulasi ini tidak akan mengganggu kesiapsiagaan maupun penanganan musibah di lapangan. Klausul peralihan telah dicantumkan dalam raperda agar BPBD tetap menjalankan tugas operasionalnya hingga beleid tersendiri disahkan, dengan tenggat waktu paling lama satu tahun sejak perubahan diundangkan.

“Setiap perubahan harus memberikan manfaat nyata, baik bagi peningkatan kinerja aparatur maupun kualitas pelayanan yang diterima masyarakat,” katanya.

Perumusan restrukturisasi kelembagaan ini telah melewati telaah evaluasi organisasi, pemetaan tugas pemerintahan, perhitungan beban kerja, hingga pertimbangan kapasitas fiskal daerah.

Dalam agenda paripurna tersebut, kepala daerah juga menyerahkan tanggapan resmi pemerintah kota atas pandangan umum fraksi-fraksi legislatif, serta menyatakan komitmen untuk menyediakan seluruh dokumen pelengkap selama pembahasan teknis berlangsung.

“Kami selanjutnya akan membahas materi raperda bersama DPRD, termasuk susunan organisasi, pemetaan jabatan, dan kebutuhan operasional melalui panitia khusus,” ucap dia.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat