Poin Penting
  • Penerima PKH Cianjur turun dari 98.000 jiwa menjadi sekitar 96.000 jiwa pada 2026
  • Penerima bantuan sembako menyusut dari 197.000 jiwa menjadi 167.000 jiwa
  • Pemutakhiran data dilakukan setiap bulan dengan prioritas penerima desil 1 hingga desil 5

WartaPurwakarta - Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mencatat jumlah penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2026 menurun sekitar 2.000 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya.

Plt Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Cianjur Handika Firdaus mengatakan, penerima PKH pada 2026 berjumlah sekitar 96.000 jiwa. Pada 2025, jumlah penerimanya tercatat sebanyak 98.000 jiwa.

Menurut Handika, pengurangan kuota dari pemerintah pusat menjadi salah satu alasan penyesuaian jumlah penerima bantuan. Data kemudian diselaraskan dengan tingkat kesejahteraan warga di setiap wilayah.

"Kami melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial setiap bulan, dimana proses dilakukan berdasarkan penghimpunan data dari seluruh desa di Cianjur untuk memastikan kondisi kesejahteraan masyarakat tercatat sesuai keadaan sebenarnya," kata dia.

Pembaruan tersebut mencakup warga yang kondisi ekonominya berubah. Masyarakat yang sebelumnya berada dalam kelompok desil rendah dapat berpindah ke kelompok lebih tinggi, begitu pula sebaliknya, berdasarkan keadaan terkini.

Dinsos Cianjur berharap pembaruan data itu membuat penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, baik untuk warga di wilayah utara maupun selatan Cianjur.

Penurunan juga terjadi pada penerima bantuan sembako. Jumlahnya tercatat 30.000 ribu jiwa lebih rendah, dari 197.000 jiwa pada 2025 menjadi 167.000 jiwa pada 2026.

"Pemerintah pusat tetap memprioritaskan masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 5 untuk mendapatkan bantuan sosial, karena desil tersebut digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat," katanya.

Handika menjelaskan, warga yang masuk desil 1 sampai desil 5 secara otomatis menjadi kelompok yang diprioritaskan untuk menerima bantuan sesuai kebijakan pemerintah pusat. Namun, penetapan penerima tetap disesuaikan dengan kuota yang tersedia.

Jika kuota terbatas, penerima ditentukan berdasarkan urutan tingkat kesejahteraan. Kelompok desil 1 dan 2 ditempatkan sebagai prioritas utama, kemudian desil 3, 4, dan 5 sesuai jumlah kuota yang dialokasikan.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat