Poin Penting
  • Proses penetapan UMP Jawa Barat 2027 tinggal menunggu pengumuman resmi
  • KSPI Jabar mendorong UMP 2027 minimal 80 persen dari KHL, melampaui usulan Pemprov yang berada di angka 70 persen
  • Kesenjangan antara UMP Jabar 2026 sebesar Rp2,3 juta dengan nilai KHL sekitar Rp4,248 juta menjadi alasan perubahan pendekatan penetapan upah

WartaPurwakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat untuk tahun 2027 sudah memasuki tahap akhir. Pengumuman resmi tinggal menunggu waktu yang tepat, dengan formula yang mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah.

"Sudah, sudah hampir selesai, tinggal diumumkan. Yang UMP sudah, ya nanti aja tunggu pengumuman. Ya, formula sesuai aturan pemerintah," kata Dedi di Gedung Pakuan Bandung, Kamis.

Kepala daerah tersebut juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kenaikan upah buruh dengan peningkatan produktivitas serta kelancaran distribusi pangan di tingkat daerah.

"Agar kenaikan pendapatan pekerja tidak tergerus oleh lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran," ujarnya.

Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat memberikan apresiasi terhadap keputusan Pemprov Jabar yang mulai meninggalkan formulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 dan beralih secara bertahap ke acuan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), meskipun langkah ini dinilai belum sepenuhnya memenuhi harapan kalangan pekerja.

Ketua KSPI Jawa Barat Dadan Sudiana menjelaskan bahwa pihaknya telah mendesak dalam rapat dewan pengupahan yang berlangsung hingga Rabu (18/11) malam agar UMP Jawa Barat 2027 ditetapkan minimal pada level 80 persen dari KHL. Angka ini melampaui usulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengajukan besaran 70 persen.

"Usul pemerintah itu sudah mau mengacu kepada KHL. Acuannya sekarang 70 persen dari KHL. Jadi sekarang di angka tiga jutaan," ujar Dadan di Bandung, Kamis.

Pergeseran pendekatan dalam penetapan upah ini, menurut Dadan, menjadi sangat penting karena masih terdapat jurang yang lebar antara UMP Jawa Barat 2026 yang berada di angka Rp2,3 juta dengan nilai KHL yang mencapai sekitar Rp4,248 juta.

Dadan menegaskan bahwa kelompok buruh pada prinsipnya tetap mengincar pemenuhan KHL secara penuh di Jawa Barat. Namun, mereka menyadari bahwa pencapaian target tersebut perlu dilakukan melalui proses bertahap yang realistis.

"Kita masih berharap Jawa Barat 100 persen KHL. Tapi, ini tidak mungkin karena bicara tahapan. Kami berharap tahun ini bisa 80 persen dulu," katanya.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat